Badan Gizi Nasional (BGN) melantik lima pejabat madya baru untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu perhatian utama dalam penataan itu adalah memastikan persoalan pengadaan motor listrik tidak terulang.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan keyakinannya bahwa pembenahan di jajaran baru akan membuat proses pengadaan barang lebih terkelola. Pernyataan itu disampaikan setelah pelantikan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Motor listrik, nggak akan terulang tuh. Yakin saya,” kata Agustina dalam konferensi pers. Ia menyampaikan keyakinan tersebut ketika menjelaskan peran pejabat baru dalam menjalankan program kerja BGN.
Pengadaan Menjadi Perhatian
Pelantikan lima pejabat madya dilakukan untuk menambah sumber daya manusia di BGN. Penambahan ini diarahkan untuk membantu perbaikan tata kelola, termasuk agar pengadaan dalam Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran.
Salah satu pejabat yang dilantik ialah Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Agustina menaruh harapan pada Zainuri untuk mengelola pengadaan barang dengan baik di masa mendatang.
Posisi penyediaan dan penyaluran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena berkaitan dengan ketersediaan serta distribusi kebutuhan. Namun, BGN tidak merinci jenis pengadaan baru yang akan dijalankan oleh pejabat tersebut.
Fokus perbaikan ini juga muncul setelah adanya motor-motor listrik yang kini disebut mangkrak. BGN menegaskan kendaraan tersebut tetap akan diupayakan pemanfaatannya karena telah dibeli menggunakan uang negara.
Motor Mangkrak Akan Dikaji untuk Dialokasikan
Agustina mengatakan motor listrik yang belum terpakai berpeluang disalurkan kepada kementerian atau lembaga lain untuk mendukung kebutuhan operasional. Pemanfaatan itu masih akan melalui kajian oleh tim Presiden.
Menurut Agustina, sudah ada sejumlah pihak yang sempat mengusulkan pemanfaatan kendaraan tersebut. Usulan itu datang dari Kemendukbangga, sektor pertanian, hingga guru.
“Kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu (motor listrik) dari Kemendukbangga, lalu dari Pertanian, dari guru juga sempat ada,” ujar Agustina. Ia tidak menjelaskan jumlah kendaraan maupun waktu penyaluran yang mungkin dilakukan.
Presiden, menurut Agustina, membuka kesempatan bagi kementerian yang membutuhkan untuk mengajukan permintaan. Setelah itu, kebutuhan tersebut akan dikaji oleh tim dari Presiden.
“Silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya mengikuti saja,” sambungnya. Dengan demikian, BGN akan mengikuti hasil kajian terkait pemanfaatan kendaraan tersebut.
Uang Negara Tetap Harus Dimanfaatkan
BGN menilai motor listrik yang telah dibeli tidak semestinya dibiarkan tanpa pemakaian. Opsi penyaluran ke lembaga lain dipertimbangkan agar aset tersebut dapat mendukung aktivitas operasional pihak yang benar-benar memerlukannya.
Agustina menekankan bahwa kendaraan itu tidak seluruhnya akan dipakai oleh BGN. Penentuan pengguna akhir akan mempertimbangkan kebutuhan kementerian atau lembaga yang mengajukan.
“Intinya akan kami manfaatkan, tapi intinya nggak semua untuk BGN ya. Karena itu sudah dibayar oleh uang negara,” tutup Agustina. Langkah ini berjalan bersamaan dengan penguatan jajaran BGN agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan proses pengadaannya lebih terarah.