Indonesia mencatat kenaikan cakupan imunisasi dasar anak pada 2025, tetapi ratusan ribu anak masih belum menerima satu pun dosis vaksin. Estimasi terbaru WHO dan UNICEF menunjukkan 657.000 anak di Indonesia masih tergolong anak tanpa dosis vaksin.
Jumlah tersebut memang lebih rendah dibandingkan 748.000 anak pada 2024. Penurunan ini berarti puluhan ribu anak tambahan telah memperoleh akses terhadap perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
DTP3 dan hepatitis B sama-sama meningkat
Kemajuan paling jelas terlihat pada pemberian dosis ketiga vaksin difteri, tetanus, dan pertusis atau DTP3, serta dosis ketiga vaksin hepatitis B. Cakupan kedua vaksin tersebut naik dari 78% pada 2024 menjadi 82% pada 2025.
Data WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage atau WUENIC mencatat lebih dari 3,6 juta anak di Indonesia telah menerima rangkaian lengkap vaksin penting itu pada 2025. Vaksin tersebut berperan melindungi anak dari sejumlah penyakit serius yang dapat dicegah.
| Indikator Imunisasi | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cakupan DTP3 | 78% | 82% |
| Cakupan dosis ketiga hepatitis B | 78% | 82% |
| Anak tanpa satu dosis vaksin | 748.000 anak | 657.000 anak |
Menurut WHO, kenaikan ini menjadi tanda bahwa layanan imunisasi semakin mampu menjangkau anak-anak di berbagai wilayah. Namun, capaian nasional tersebut belum berarti seluruh anak telah mendapatkan perlindungan sesuai jadwal.
Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan, menyatakan kemajuan Indonesia memperlihatkan hasil yang dapat dicapai melalui kerja bersama untuk menjangkau anak-anak dengan vaksin penyelamat nyawa. Ia juga mengingatkan bahwa masih terlalu banyak anak belum mendapat vaksin terhadap campak, polio, dan radang paru-paru.
Masih ada ketimpangan antarvaksin
Di tengah perbaikan cakupan secara umum, perkembangan tidak terjadi secara merata untuk semua jenis vaksin. Lebih banyak anak perempuan menerima vaksin HPV pada 2025, yang memperkuat perlindungan terhadap kanker serviks pada masa mendatang.
Di sisi lain, cakupan beberapa vaksin lain disebut belum berubah atau bahkan menurun. Kondisi ini dapat membuat sebagian anak kehilangan perlindungan penting terhadap tuberkulosis, radang paru-paru, dan campak.
UNICEF menilai imunisasi sebagai salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan merupakan fondasi hak anak untuk hidup sehat. Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, menilai kemajuan dalam menekan jumlah anak tanpa imunisasi menunjukkan pentingnya kepemimpinan, inovasi, serta pelibatan masyarakat.
Informasi yang dikutip lifestyle.bisnis.com itu juga menekankan bahwa capaian tersebut perlu diteruskan agar anak yang belum terjangkau dan belum memperoleh imunisasi lengkap dapat menerima vaksin. Perlindungan yang terlambat diterima dapat memperbesar celah penularan penyakit di tingkat keluarga maupun komunitas.
Fokus menjangkau wilayah sulit
WHO dan UNICEF mendukung pemerintah untuk memprioritaskan anak-anak yang belum diimunisasi, terutama di komunitas kurang terlayani dan wilayah sulit dijangkau. Upaya ini mencakup perluasan cakupan vaksin untuk penyakit prioritas seperti campak-rubela, polio, dan infeksi paru-paru.
Penguatan sistem imunisasi rutin juga menjadi perhatian, termasuk pemantauan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Data tingkat lokal dinilai penting untuk menemukan anak yang terlewat dan menjaga mutu layanan imunisasi.
Cakupan tinggi untuk seluruh vaksin penting perlu dipertahankan karena penurunan jumlah anak yang diimunisasi dapat memudahkan penyakit menyebar. Risiko wabah juga meningkat ketika terdapat kelompok anak yang belum memperoleh perlindungan memadai.
Langkah Indonesia merupakan bagian dari sasaran lebih luas di Kawasan Pasifik Barat untuk melindungi masyarakat dengan vaksin sepanjang hidupnya. Negara-negara di kawasan tersebut berupaya memangkas hingga separuh jumlah anak yang belum menerima vaksin esensial serta mempertahankan eliminasi campak dan rubela.
WHO dan UNICEF juga menyoroti nilai investasi imunisasi bagi kesehatan masyarakat. Setiap US$ 1 yang diinvestasikan untuk imunisasi disebut dapat menghasilkan manfaat kesehatan, sosial, dan ekonomi hingga US$ 54 melalui pencegahan penyakit, pengurangan pengeluaran layanan kesehatan, dan pencegahan wabah.