Kasus Rawat Inap dan Klaim Dengue Alami Tren Kenaikan
Kasus rawat inap akibat dengue di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Data BPJS Kesehatan mencatat lebih dari satu juta pasien rawat inap dengue, atau sekitar 98,7% dari total kasus yang dilaporkan, jauh melampaui angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Klaim biaya perawatan dengue juga meningkat dua kali lipat dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024. Kenaikan ini membuktikan beban kesehatan masyarakat dan sistem jaminan kesehatan sangat berat akibat penyakit ini.
Data dan Perbedaan Pelaporan
Terdapat perbedaan besar antara data BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan angka kasus dengue. Kementerian Kesehatan melaporkan sekitar 257 ribu kasus pada 2024, sedangkan BPJS melaporkan lebih dari satu juta kasus rawat inap. Hal ini mengindikasikan adanya under-reporting atau pelaporan kasus yang belum lengkap.
Menurut Ketua Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), Suir Syam, perbedaan ini menunjukkan perlunya sistem data terpadu agar angka sebenar kasus dengue dapat diketahui secara akurat dan menjadi acuan kebijakan yang efektif.
Faktor Penyebab Peningkatan Kasus
Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi penyebaran virus dengue. Selain itu, urbanisasi yang cepat dan tingginya mobilitas penduduk di berbagai wilayah Indonesia turut meningkatkan risiko persebaran vektor penyebab dengue.
Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Kebijakan Nasional dan Target Nol Kematian
Pemerintah Indonesia menargetkan nol kematian akibat dengue pada 2030. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyebutkan bahwa kementerian saat ini tengah mengembangkan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru untuk periode setelah 2025.
Strategi ini akan mencakup penguatan deteksi dini, respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB), serta pemanfaatan inovasi seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia dalam penanggulangan dengue.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
Menurut Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, penanganan dengue harus menjadi isu nasional dengan kepemimpinan dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Ia menegaskan bahwa kematian akibat dengue tidak boleh dianggap sebagai hal biasa dan perlunya membangun sistem data yang terpadu.
Suir Syam juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka kasus dan kematian dengue.
Dampak Ekonomi dan Kebutuhan Pencegahan
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati, menyampaikan bahwa tingginya klaim biaya perawatan dengue sangat membebani sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar dari kasus tersebut adalah rawat inap yang sebenarnya bisa dicegah.
Lily menekankan pentingnya bergeser dari sistem yang bersifat reaktif menjadi antisipatif dengan mengutamakan pencegahan dan edukasi kesehatan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dibandingkan harus menanggung biaya perawatan yang terus meningkat.
Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan
- Integrasi dan standarisasi sistem pelaporan kasus dengue secara nasional.
- Penguatan kapasitas deteksi dini serta respons cepat di tingkat daerah.
- Pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan yang masif kepada masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi inovatif seperti vaksin dan metode wolbachia.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait.
Peningkatan kasus rawat inap dan klaim biaya dengue yang cukup besar perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan semua pihak terkait. Data yang akurat dan penanggulangan yang terpadu dapat membantu mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Upaya bersama dengan pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi nyata menjadi kunci untuk menangani penyakit ini secara efektif.
Baca selengkapnya di: lifestyle.bisnis.com