Abdul Kadir Karding resmi dilepas dari jabatannya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Keputusan reshuffle yang diumumkan pada 8 September 2025 ini mengangkat Mukhtarudin sebagai penggantinya. Pencopotan Karding ini menimbulkan perhatian publik, mengingat sejumlah kontroversi yang menyertainya selama menjabat.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah momen viral Abdul Kadir Karding yang tampak bermain domino bersama beberapa pejabat, termasuk Raja Juli Antoni dan Azis Wellang. Peristiwa ini dianggap kurang pantas karena posisi Karding sebagai menteri diharapkan menjunjung etika dan profesionalisme. Karding kemudian menjelaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari silaturahmi rutin yang diadakan oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), di mana bermain domino merupakan bagian budaya Sulawesi Selatan.
Rekam Jejak Kontroversi Abdul Kadir Karding
Karding mengklaim bahwa pertemuan tersebut berlangsung di Posko KKSS pada 1 September 2025 dengan seluruh pengurus. Ia menuturkan bahwa dirinya semula berencana bertemu Raja Juli secara pribadi, namun akhirnya pertemuan berlangsung di tengah aktivitas para anggota KKSS yang mengisi malam tersebut dengan bermain domino. Pembicaraan Karding dengan Raja Juli berlangsung terpisah dari anggota lainnya hingga malam hari.
Namun, kontroversi tak berhenti pada persoalan domino. Pernyataan Karding mengenai anjuran bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk mencari pekerjaan di luar negeri juga menimbulkan kritik luas. Pernyataan tersebut muncul saat acara peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, pada 26 Juni 2025. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut sebagai cerminan kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Merespon kegaduhan yang muncul, Karding memberikan klarifikasi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Program Kementerian P2MI di Jakarta. Ia menegaskan bahwa ada kesalahpahaman dalam pernyataannya tersebut. Menurut Karding, penempatan pekerja migran di luar negeri adalah peluang tambahan, bukan paksaan bagi masyarakat untuk meninggalkan tanah air.
Reshuffle Menteri oleh Presiden Prabowo Subianto
Selain Abdul Kadir Karding, Presiden Prabowo Subianto juga memberhentikan beberapa menteri lain dalam reshuffle kabinet pada 8 September 2025, antara lain Sri Mulyani, Dito Ario Tedjo, Budi Arie, dan Budi Gunawan. Mukhtarudin yang menggantikan Karding lantas diharapkan mampu mengemban tugas dengan lebih optimal dan menghindari kontroversi yang mengganggu citra pemerintahan.
Langkah Presiden ini mencerminkan upaya untuk menyegarkan kabinet dan meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Keseriusan menangani isu-isu pekerja migran menjadi penting, mengingat besarnya jumlah WNI yang bekerja di luar negeri dan tantangan yang dihadapi mereka.
Kontroversi dan Pembelajaran
Kasus Abdul Kadir Karding menunjukkan betapa pentingnya bagi pejabat publik untuk menjaga citra dan perilaku agar tidak merusak kepercayaan masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan informasi cepat tersebar, setiap tindakan dan pernyataan memiliki potensi menimbulkan dampak luas.
Penting bagi setiap anggota kabinet untuk selalu mempertimbangkan konteks budaya, sensitivitas sosial, serta ekspektasi publik agar pelayanan dan komunikasi publik berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan kontroversi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Perubahan di internal kabinet ini diharapkan turut memberikan sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam mengelola isu ketenagakerjaan migran dengan kebijakan yang lebih bijak dan terukur. Meski demikian, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar menteri pengganti dapat memenuhi harapan masyarakat secara optimal.
