Kajati Jatim dan DPD RI Jawa Timur Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Hadapi KUHP & KUHAP Baru

Memperkuat Sinergi Penegakan Hukum di Jawa Timur

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., menerima audiensi dari Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kajati Jatim dengan didampingi para asisten penting dari institusi kejaksaan.

Audiensi tersebut digelar sebagai momen silaturahmi dan wujud komunikasi strategis antara lembaga penegak hukum dengan DPD RI. Tujuannya adalah memperkuat dukungan atas tugas konstitusional yang meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, serta penegakan hukum di wilayah Jawa Timur.

Dr. Lia Istifhama menyatakan keinginannya untuk memahami berbagai fenomena serta dinamika hukum secara lebih mendalam. Pendekatan melalui dialog langsung dengan institusi penegak hukum dianggap krusial untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan substantif.

Kajati Jatim merespons dengan menyambut baik kedatangan dan gagasan tersebut. Ia menegaskan komitmen kejaksaan untuk selalu membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam kesempatan itu, Kajati Jatim juga menjelaskan kesiapan institusinya dalam menghadapi perubahan regulasi. Fokus utama saat ini adalah implementasi KUHP dan KUHAP yang baru serta paradigma pemidanaan yang kini mengedepankan konsep pemulihan.

“Kami telah melakukan langkah antisipatif guna menyelaraskan tugas-tugas penegakan hukum dengan regulasi terbaru,” tegas Agus Sahat. Perubahan paradigma ini diharapkan mampu memperkuat fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih modern dan humanis.

Berbagai isu strategis dijadikan bahan diskusi, seperti efektivitas penegakan hukum di masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP baru. Diskusi juga mencakup penguatan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana nasional.

Sinergi antara lembaga penegak hukum menjadi poin penting agar kepercayaan publik terhadap aparat hukum dapat terus meningkat. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang solid demi menjaga integritas dan profesionalitas aparat hukum di Jawa Timur.

Pada akhir pertemuan, dilakukan penyerahan cinderamata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan. Ini sekaligus menegaskan komitmen kedua pihak untuk terus berkolaborasi dalam membangun penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di Provinsi Jawa Timur.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara legislatif dan eksekutif khususnya di bidang hukum. Komunikasi yang intensif diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat.