Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyalurkan bantuan senilai Rp210 juta untuk penanganan bencana tanah gerak yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi pada Rabu (4/2) untuk mempercepat pemulihan kondisi pascakerusakan.
Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui koordinasi Pemprov Jateng dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara terpadu. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa dana sudah tersalurkan dan pemerintah daerah terus menjalankan pemantauan di lapangan.
Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Padasari
Bencana tanah gerak bermula pada Minggu (1/2) dan memuncak pada Senin (2/2) setelah hujan deras berlangsung selama beberapa hari. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan cukup parah pada permukiman warga dan berbagai fasilitas umum di desa tersebut.
Data awal menunjukkan 104 rumah terdampak dengan 80 di antaranya mengalami kerusakan berat hingga roboh. Bencana ini mempengaruhi 150 kepala keluarga atau sekitar 470 jiwa. Sebanyak 17 jiwa dari lima keluarga terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan di SDN Padasari 01.
Kerusakan juga meluas ke infrastruktur vital desa, seperti jalan desa dan kabupaten, jembatan, bendung irigasi, serta fasilitas pendidikan, keagamaan, dan kesehatan termasuk Pondok Pesantren Al-Adalah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
Langkah Penanganan dan Evaluasi Pemerintah
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi situasi untuk menentukan langkah tindak lanjut yang paling tepat. Opsi yang akan dibahas mencakup perbaikan permukiman ataupun relokasi warga terdampak.
“Saat ini kami melakukan pengecekan di lokasi. Selanjutnya, apakah solusi yang diambil berupa relokasi atau perbaikan akan dirapatkan bersama,” ujar Ahmad Luthfi. Pemerintah provinsi dan kabupaten berkomitmen memberikan respons cepat dan komprehensif terhadap masalah ini.
Koordinasi dan Penanganan Terpadu
Penanganan bencana ini melibatkan sinergi antarinstansi terkait guna mempercepat pemulihan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk monitoring dan pelaksanaan bantuan di lapangan.
Data terdokumentasi secara akurat untuk memastikan setiap kebutuhan warga terdampak terpenuhi. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko dampak susulan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
Penyaluran bantuan sebesar Rp210 juta merupakan bukti keseriusan Pemprov Jawa Tengah dalam menangani bencana alam yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga. Prioritas utama adalah memastikan kondisi warga dan infrastruktur dapat kembali normal secepat mungkin.
