Banyak warga Jawa Tengah kini merasakan beban bertambah akibat kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kenaikan ini terjadi setelah penerapan Opsen PKB sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Pajak motor matik keluaran 2014 yang sebelumnya Rp189.000 kini mencapai Rp209.500, sementara pajak mobil biasa melonjak dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,9 juta bahkan ada yang menyentuh Rp6 juta.
Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan dan Dampaknya
Tarif PKB di Jawa Tengah saat ini sebesar 1,74% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), terdiri dari 1,05% tarif provinsi dan Opsen sekitar 0,66% untuk kabupaten atau kota. Secara keseluruhan, terjadi kenaikan tarif sekitar 16-17% dibandingkan skema lama. Pada kasus progresif, terutama bagi yang memiliki lebih dari satu kendaraan, kenaikan pajak mencapai 48-66%. Kenaikan ini memicu sejumlah protes di kalangan masyarakat, meskipun pemerintah menegaskan bahwa dana hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Hingga akhir tahun lalu, kondisi jalan provinsi di Jawa Tengah telah membaik dengan tingkat kelancaran mencapai 94,01% atau sepanjang lebih dari 2.440 kilometer telah diperbaiki. Sementara kondisi jalan kabupaten atau kota baru sekitar 87%, sehingga masih ada 13% jalan yang menunggu mendapat perhatian lebih. Perbaikan ini menjadi alasan pemerintah daerah untuk menaikkan tarif pajak demi mendukung pengembangan fasilitas publik.
Upah Minimum Kabupaten Kota Masih di Level Rendah
Di sisi lain, sebagian besar daerah di Jawa Tengah menghadapi tantangan upah minimum yang tergolong rendah. Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggi sebesar Rp3.701.709. Namun, banyak kabupaten lain seperti Banjarnegara, Wonogiri, Sragen, dan Blora menetapkan upah minimum di bawah Rp2,5 juta, masuk dalam kategori 10 UMK terendah nasional. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara kenaikan beban pajak dengan daya beli masyarakat.
Warga Jawa Tengah memang terbiasa menjalani hidup sederhana dengan sumber penghasilan yang terbatas. Kenaikan pajak dan upah minimum yang minim justru menjadi pemacu kreativitas dan ketangguhan warga untuk mencari penghasilan tambahan melalui berbagai usaha, seperti jualan online dan ojek daring.
Strategi Bertahan Warga Jawa Tengah
Kondisi jalan yang berlubang dan konsumsi bahan bakar yang semakin mahal menjadi ujian sehari-hari bagi masyarakat Jawa Tengah. Kerentanan ekonomi membuat mereka harus pintar mengatur keuangan agar tetap bertahan. Tragedi jalan rusak yang sering dialami justru membentuk mental tangguh warga, serta memunculkan rasa syukur atas setiap perbaikan infrastruktur yang terjadi secara bertahap.
Keuletan masyarakat Jawa Tengah dalam menghadapi keterbatasan dan ketimpangan ekonomi turut menjadi bukti bahwa mereka mampu hidup berkah di tengah keterbatasan. Kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat mulai terlihat melalui respon cepat gubernur yang meminta Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan diskon PKB tahun ini. Meski solusi tersebut belum final, langkah ini menunjukkan pemerintah selalu terbuka mendengar aspirasi warga.
Respons Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Protes atas kenaikan pajak yang sempat viral di media sosial memunculkan berbagai langkah dari pemerintah daerah. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen meninjau kembali kebijakan terkait diskon PKB untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Warga juga diminta untuk memanfaatkan layanan digital seperti e-Samsat dan aplikasi New Sakpole guna memantau kewajiban pajak kendaraan masing-masing.
Masyarakat Jawa Tengah tetap optimistis bahwa di balik kenaikan pajak dan tekanan ekonomi yang ada, terdapat hikmah berupa pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Warga pun bertekad untuk terus menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, menerima setiap tantangan sebagai bagian dari kehidupan di bumi yang subur ini.
Baca selengkapnya di: mojok.co-
-
-
-
