Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip, mendesak pemerintah provinsi untuk mengambil langkah tegas menanggapi maraknya investasi ilegal yang menyebar di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan praktik investasi bodong ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas ekonomi regional serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Menurut Tetep, korban dari investasi ilegal telah sangat banyak dan kerugiannya pun signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sebagai pelindung masyarakat dengan melakukan penindakan yang tegas dan nyata terhadap pelaku investasi ilegal agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisir.
Kebutuhan Pengawasan Digital yang Lebih Kuat
Tetep menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui jalur digital untuk memerangi investasi bodong. Ia mengungkapkan bahwa aplikasi dan platform digital yang menyalahi aturan harus dapat dilacak dan segera diblokir melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi pusat. Pengawasan semacam ini dinilai vital mengingat modus investasi ilegal kian bertransformasi ke ranah online sehingga sulit diawasi tanpa teknologi dan sistem yang memadai.
Lebih lanjut, anggota dewan ini menyatakan bahwa jejak digital dari aplikasi mencurigakan dapat ditelusuri dengan metode forensik digital. Pemerintah diminta untuk secara proaktif mendeteksi keberadaan platform atau aplikasi berbahaya dan mengambil tindakan hukum dengan cepat agar kerugian masyarakat tidak terus bertambah.
Upaya Peningkatan Literasi Keuangan sebagai Preventif
Selain penindakan, Tetep juga menyoroti pentingnya penguatan literasi finansial di kalangan masyarakat sebagai upaya preventif. Banyak kasus investasi bodong bermula dari ketidaktahuan masyarakat akan risiko yang melekat pada tawaran keuntungan besar yang tidak realistis.
Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait prinsip-prinsip investasi sehingga menjadi faktor utama maraknya investasi ilegal yang terus berkembang. Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu dilakukan secara masif dan sistematis, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta aparat penegak hukum sebagai narasumber yang kredibel.
Peran Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Respons Cepat
Penanganan investasi ilegal juga butuh respons cepat dari pemerintah terhadap laporan masyarakat yang masuk. Tetep menegaskan setiap laporan yang disertai data lengkap, seperti alamat atau identitas digital, wajib ditindaklanjuti segera. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir lamanya proses pengungkapan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi korban atau memiliki potensi menjadi sasaran penipuan investasi.
Dalam kerangka upaya ini, sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, aparat penegak hukum, dan OJK sangat dibutuhkan agar pengawasan dan penindakan menjadi efektif. Tetep berharap langkah-langkah ini bisa memperkuat sistem pengendalian investasi ilegal dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap iklim investasi yang sehat dan transparan di Jawa Barat.
Langkah Strategis Pengawasan dan Penindakan Investasi Bodong:
- Identifikasi dan blokir aplikasi atau platform ilegal melalui pengawasan digital yang ketat.
- Tingkatkan literasi keuangan masyarakat dengan edukasi massal bersama OJK dan aparat hukum.
- Respons cepat terhadap laporan yang masuk dengan tindak lanjut segera berdasarkan data valid.
- Perkuat koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan investasi bodong.
- Sosialisasi risiko investasi ilegal secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya korban baru.
Dengan agenda langkah konkret tersebut, pemerintah Jawa Barat diharapkan bisa menekan pertumbuhan investasi ilegal sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga secara optimal. Penguatan pengawasan digital dan literasi keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan ekosistem investasi di era digital saat ini.