Fraksi PDI Perjuangan Dukung Pinjaman Rp 2 Triliun Tutup Defisit APBD 2026, Apa Risiko dan Harapan di Baliknya?

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada Bank BJB. Pinjaman ini dimaksudkan untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut merupakan langkah realistis yang diperlukan karena tekanan fiskal yang saat ini dialami provinsi. Tekanan tersebut diakibatkan oleh pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun oleh pemerintah pusat dan belum dibayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2023.

Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai juga menambah beban keuangan pemerintah provinsi. Ono menambahkan bahwa adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp 631 miliar yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2026 membuat pinjaman ini menjadi sangat relevan.

Alasan dan Mekanisme Pinjaman

Menurut Ono, pinjaman ini penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam APBD 2026. Ia menilai bahwa skema peminjaman ini lebih layak dilakukan dibandingkan harus menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang telah dibahas bersama DPRD.

Mekanisme pengajuan pinjaman akan dibahas dan disetujui bersama DPRD Jawa Barat. Ono menjelaskan bahwa meskipun APBD 2026 sudah sah dan memiliki Peraturan Daerah (Perda), pinjaman tersebut akan dimasukkan dalam perubahan APBD 2026 sesuai prosedur yang berlaku.

Semua program yang dibiayai oleh pinjaman tersebut telah termuat dalam APBD 2026 dan telah melalui pembahasan antara Gubernur dan DPRD. Tidak ada proyek baru di luar yang telah direncanakan, termasuk pembangunan jalan Puncak Bogor 2 dan proyek lainnya yang menjadi prioritas.

Strategi Pembayaran Pinjaman

Ono memproyeksikan cicilan pinjaman akan dibagi dalam 3-4 tahun, dimulai tahun 2027 hingga sekitar 2030. Cicilan tahunan diperkirakan sekitar Rp 200-300 miliar. Ia berharap struktur APBD Jawa Barat mampu menanggung beban cicilan tersebut.

Provinsi saat ini masih harus membayar hutang masa lalu sekitar Rp 600 miliar per tahun. Hutang tersebut termasuk kewajiban dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi oleh pemerintah pusat.

Prioritas Proyek Infrastruktur

Proyek infrastruktur yang didanai pinjaman tersebut sangat strategis dan menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Fokus utama adalah mengatasi kemacetan dan mempercepat pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi seperti kawasan Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan Rebana.

Proyek infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi dan mempersiapkan kondisi kawasan agar tidak mengalami kemacetan parah di masa mendatang. Pendanaan tersebut juga diharapkan dapat membantu Jawa Barat untuk lebih fokus pada pembangunan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

Ono juga menegaskan bahwa restrukturisasi hutang PEN sangat penting agar dapat meringankan beban fiskal provinsi di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, Jawa Barat berpeluang menjaga kestabilan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan APBD yang lebih baik.