Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan agar pelayanan publik di Kabupaten Cilacap tetap berjalan normal meskipun Bupati Cilacap tengah menjalani Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskadar, dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Cilacap.
Iwanuddin menegaskan bahwa Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama proses hukum berjalan. Ia menekankan pentingnya menjaga kelangsungan urusan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya agar tidak terganggu.
Kerja Sama Pemerintah Daerah Menjadi Kunci
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas unsur pemerintahan daerah. Semua elemen mulai dari Forkopimda, OPD, hingga tingkat kecamatan harus solid dan sinergis dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan, "Tidak ada Superman yang bisa bekerja sendiri, yang ada adalah Super Team."
Selain itu, jajaran pemerintah daerah diingatkan untuk menghentikan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi atau pelanggaran hukum. Beberapa contoh yang disebutkan adalah tradisi pemberian saat hari raya, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, perizinan yang tidak sesuai prosedur, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan yang melanggar aturan.
Dukungan Pemerintah Provinsi untuk Cilacap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar pelayanan masyarakat di Kabupaten Cilacap tetap optimal. “Kami akan terus memberikan bantuan dan pembinaan, supaya pelayanan publik tetap prima,” kata Iwanuddin.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi di wilayah tersebut. Stabilitas ini dianggap penting terutama menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri agar situasi sosial dan ekonomi tetap kondusif.
Langkah-Langkah Pemulihan dan Pencegahan
Berikut ini langkah-langkah yang telah diambil dan diinstruksikan oleh Pemerintah Jawa Tengah terkait kasus OTT Bupati Cilacap:
- Penunjukan Wakil Bupati sebagai Plt Bupati untuk menjamin kelanjutan pemerintahan.
- Menjaga kelangsungan pelayanan publik tanpa hambatan.
- Menghentikan budaya dan praktik yang berisiko korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- Meningkatkan sinergi antar unsur Forkopimda dan OPD untuk menjalankan pemerintahan secara bersama.
- Pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pelatihan internal.
- Stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya.
Pemerintah provinsi berkomitmen memantau perkembangan dan mendukung Kabupaten Cilacap agar tetap dalam kondisi yang kondusif dan pelayanan publik berjalan maksimal. Hal ini sebagai upaya mencegah gangguan berkelanjutan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat di wilayah tersebut.
Penunjukan Plt Bupati dan penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan transparan serta akuntabel di tengah proses hukum terhadap Bupati Cilacap. Gubernur Ahmad Luthfi turut mengingatkan seluruh jajaran agar meningkatkan integritas dan membersihkan budaya-budaya yang menimbulkan potensi korupsi demi masa depan pemerintahan yang lebih baik.
