Sebanyak 157 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) karena diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026. Aduan itu melibatkan 194 pelapor yang mengeluhkan pembayaran THR yang terlambat, tidak lengkap, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menjelaskan bahwa laporan tersebut diterima melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Tim pengawas ketenagakerjaan langsung melakukan inspeksi ke berbagai perusahaan untuk memeriksa kebenaran aduan yang masuk.
Prosedur Penanganan Pelanggaran THR
Disnakertrans menerapkan langkah tegas untuk menegakkan aturan pembayaran THR sesuai ketentuan pemerintah. Berikut mekanisme penanganan pelanggaran THR yang dilakukan:
- Pengawasan dan pemeriksaan di lokasi perusahaan.
- Pemberian nota pemeriksaan pertama (nota 1) sebagai teguran resmi dengan batas waktu pemenuhan 7 hari.
- Jika THR belum juga dibayarkan, perusahaan menerima nota pemeriksaan kedua (nota 2) dengan jangka waktu pemenuhan tambahan 7 hari.
- Apabila kewajiban masih belum terpenuhi, Disnakertrans akan mengirimkan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda hingga pembatasan aktivitas usaha perusahaan. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar hak tenaga kerja.
Dampak Keterlambatan dan Ketidaksesuaian Pembayaran THR
Ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran THR berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. THR merupakan hak yang mengatur kelancaran kebutuhan karyawan dalam menyambut hari raya. Menurut laporan, sebagian besar keluhan terkait THR yang tidak dibayarkan penuh dan keterlambatan pencairannya telah memicu ketidakpuasan pekerja.
Disnakertrans terus mendorong keterbukaan komunikasi antara perusahaan dan karyawan agar permasalahan THR bisa diselesaikan secara baik. Pihaknya juga mengimbau perusahaan untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut guna menghindari sanksi yang lebih berat.
Peran Masyarakat dan Karyawan dalam Pengawasan THR
Masyarakat dan karyawan di Jawa Barat didorong untuk melakukan pelaporan bila menemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR. Adanya kanal pelaporan resmi di poskothr.kemnaker.go.id memudahkan pengaduan dan pengawasan.
Pemantauan aktif dari Disnakertrans serta partisipasi karyawan sangat diperlukan agar penerapan aturan THR dapat berjalan efektif. Mesin pengawasan ini memastikan hak tenaga kerja terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya Disnakertrans Jawa Barat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah momentum hari raya. Penanganan serius terhadap aduan pembayaran THR diharapkan mendorong perusahaan agar lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap hak pekerjanya.
