Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan segera mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air di wilayahnya. Keputusan ini muncul setelah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat melonjak hingga tiga kali lipat selama masa libur Lebaran 2026.
Lonjakan penerimaan pajak tersebut salah satunya dipicu oleh kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10 persen yang berlaku selama periode libur. Dengan adanya insentif ini, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak meningkat signifikan dan memberikan tambahan pemasukan yang besar bagi pendapatan daerah.
Dedi Mulyadi menilai kenaikan drastis pendapatan pajak tersebut mencerminkan kesadaran warga Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, pembayaran pajak juga dianggap sebagai wujud dukungan masyarakat terhadap percepatan pembangunan daerah.
Menurut Dedi, kesuksesan ini tidak lepas dari kecintaan warga Jawa Barat terhadap pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk menggulirkan pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya secara merata di berbagai wilayah.
Dalam keterangan persnya, Dedi menegaskan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas jalan serta kenyamanan pengguna jalan di seluruh provinsi.
Pemerintah Jawa Barat juga mengapresiasi warga yang tetap disiplin membayar pajak dalam masa libur Lebaran meskipun banyak kegiatan dan momentum liburan. Pembayaran pajak dilakukan melalui berbagai layanan digital, seperti e-Samsat di aplikasi Sambara dan Signal, yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.
Perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor saat Lebaran tahun ini menunjukkan kenaikan signifikan dari sekitar Rp 400 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp 1,3 miliar. Data ini menjadi indikator tingginya perhatian masyarakat terhadap kelancaran dan kenyamanan infrastruktur jalan yang mereka gunakan sehari-hari.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa pembangunan fisik yang akan dijalankan tidak hanya fokus pada jalan saja, namun juga meliputi perbaikan saluran air dan lampu penerangan jalan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang lebih lengkap dan berfungsi optimal.
Secara khusus Dedi mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik, walaupun belum setara dengan proyek skala besar seperti Sirkuit Mandalika. Namun, perbaikan tersebut diupayakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi para pengendara di wilayahnya.
Berikut poin-poin rencana aksi Pemprov Jawa Barat pasca lonjakan penerimaan pajak:
1. Mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di berbagai daerah.
2. Meningkatkan saluran air guna mencegah banjir dan memastikan drainase berjalan lancar.
3. Memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan untuk keselamatan warga.
4. Melakukan pembangunan secara merata agar seluruh wilayah dapat merasakan manfaatnya.
5. Mengoptimalkan penggunaan pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Jawa Barat menegaskan penggunaan anggaran berdasarkan kapasitas keuangan daerah, sehingga realisasi pembangunan akan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan strategi ini, Pemprov berharap dapat memberikan pelayanan infrastruktur yang optimal sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Melalui langkah ini, Dedi Mulyadi berharap warga Jawa Barat semakin sadar dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada akhirnya, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang esensial demi mendukung perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.
