Dedi Mulyadi Sebut WFH ASN Jabar Sudah Efektif, Anggaran Malah Tembus Target

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut skema Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar sudah berjalan dan dinilai efektif. Ia mengatakan kebijakan kerja dari rumah yang diterapkan setiap hari Kamis itu ikut membantu penghematan anggaran tanpa mengganggu pelayanan administrasi pemerintahan.

Dedi menyampaikan penilaian itu seusai silaturahmi di Gedung Sate, Bandung. Ia menegaskan ukuran kinerja ASN tidak cukup dilihat dari kehadiran fisik di kantor, tetapi dari hasil kerja dan produk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

WFH dan Efisiensi Anggaran

Dedi mengatakan pelaksanaan WFH telah memberi dampak nyata pada pengelolaan belanja daerah. Menurut dia, administrasi berjalan baik dan realisasi belanja anggaran justru melampaui target atau over.

"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Dedi.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Pemprov Jabar melihat pola kerja jarak jauh bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai salah satu instrumen efisiensi. Dalam pandangan Dedi, birokrasi tetap bisa produktif meski tidak selalu bekerja dari ruang kantor konvensional.

Fokus pada Hasil Kerja ASN

Dedi mendorong perubahan cara pandang terhadap kinerja ASN agar tidak lagi bertumpu pada absensi semata. Ia menilai tolak ukur utama harus bergeser ke output pembangunan, kualitas layanan, dan manfaat langsung bagi publik.

Berikut poin yang ditegaskan Dedi terkait evaluasi kinerja ASN:

1. Kinerja harus diukur dari hasil kerja, bukan hanya kehadiran.
2. Administrasi pemerintahan tetap harus berjalan tertib.
3. Anggaran daerah harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
4. Layanan publik perlu tetap hadir meski pola kerja berubah.

Pendekatan ini, menurut Dedi, penting agar birokrasi mengikuti perkembangan zaman dan tidak terpaku pada kebiasaan lama yang belum tentu efektif.

Sorotan pada Struktur Birokrasi

Di sisi lain, Dedi juga menyoroti komposisi birokrasi yang menurut dia masih terlalu gemuk pada level manajerial. Ia menilai jumlah jabatan struktural lebih banyak dibanding tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ucapnya.

Pernyataan itu memperlihatkan rencana penataan ulang organisasi kerja di lingkungan Pemprov Jabar. Dedi ingin memperbanyak porsi pegawai yang terlibat langsung dalam pekerjaan teknis agar kebijakan tidak berhenti di rapat koordinasi.

Langkah Lanjut Pemprov Jabar

Dedi menyampaikan rencana transformasi besar-besaran untuk memperkuat tenaga teknis dalam struktur pemerintahan daerah. Ia ingin setiap kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar sampai pada pelaksanaan nyata di lapangan.

Ia juga menilai kombinasi efisiensi kerja melalui WFH dan penguatan tenaga teknis dapat menjaga kesehatan fiskal daerah. Pada saat yang sama, pola ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Dedi turut menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai. Ia juga mengingatkan sejumlah agenda penting yang sedang dihadapi Jabar, termasuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ dan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pernyataan Dedi menegaskan bahwa WFH di lingkungan ASN Jabar bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi hasil. Dengan pola kerja yang dinilai sudah berjalan efektif, Pemprov Jabar kini menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi layanan publik sambil menata ulang struktur kerja agar lebih ramping dan tepat guna.