DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara sebagai langkah untuk menekan konsumsi BBM dan menghemat anggaran daerah. Dukungan itu disampaikan karena kebijakan tersebut dinilai tidak hanya memberi fleksibilitas kerja, tetapi juga bisa menjadi instrumen efisiensi birokrasi di tengah potensi tekanan energi global.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menilai arahan Presiden Prabowo Subianto soal WFH bagi ASN perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar pengaturan jam kerja. Ia menyebut kondisi geopolitik dunia dapat memicu ancaman krisis energi, sehingga langkah penghematan di sektor pemerintahan menjadi penting untuk menjaga ruang fiskal daerah.
Efisiensi dari Kantor hingga Transportasi
Iwan menjelaskan, jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 33.000 orang membuat kebijakan kerja jarak jauh berpotensi memberi dampak besar pada pengeluaran rutin. Penghematan bisa terjadi pada banyak komponen, mulai dari listrik, air, hingga biaya transportasi pegawai.
Dalam konteks anggaran, WFH juga dinilai dapat membantu mengurangi beban operasional kantor yang selama ini terserap untuk kebutuhan harian layanan administrasi. Kebijakan ini dipandang relevan ketika pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja dan kualitas layanan publik.
Pengawasan Tetap Jadi Kunci
Meski mendukung penuh, DPRD Jawa Barat menekankan bahwa penerapan WFH tidak boleh membuat kinerja ASN melemah. Iwan meminta agar pengawasan digital diperkuat supaya produktivitas tetap terjaga meski pegawai bekerja dari rumah.
Berikut sejumlah instrumen yang disebut penting untuk mendukung pelaksanaan WFH ASN:
- Sistem GPS untuk memantau aktivitas dan keberadaan pegawai.
- Absensi daring agar kehadiran tercatat secara real time.
- Evaluasi kinerja berbasis output, bukan hanya kehadiran fisik.
- Pengawasan berjenjang dari pimpinan unit kerja untuk memastikan layanan publik tetap berjalan.
Pelayanan Publik Harus Tetap Jalan
DPRD Jawa Barat menilai tujuan utama kebijakan ini adalah efisiensi, bukan pengurangan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ASN yang menjalankan WFH tetap dituntut responsif terhadap kebutuhan pelayanan dan target kerja yang sudah ditetapkan.
Kebijakan WFH juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola birokrasi yang lebih hemat dan adaptif terhadap dinamika eksternal. Dengan pengawasan yang ketat dan sistem kerja yang terukur, DPRD Jabar melihat kebijakan ini bisa menjadi contoh penggunaan anggaran yang lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada warga.
