815 Desa di Jatim Terancam Kekeringan, Puncak Kemarau Diprediksi Tiba Agustus

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur memprediksi 815 desa di 222 kecamatan yang tersebar di 26 kabupaten berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Risiko itu meningkat karena fenomena El Nino diperkirakan lebih kuat, sehingga suhu bisa lebih panas dan masa kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengatakan pemerintah provinsi sudah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih. Ia menyebut sebagian wilayah yang paling rentan masih bergantung pada sumber air tadah hujan dan memiliki keterbatasan infrastruktur air bersih.

Wilayah yang paling rentan

Sebaran desa terdampak tidak merata dan banyak berada di daerah yang selama ini sudah menghadapi tekanan ketersediaan air saat kemarau. Kondisi itu membuat kelompok masyarakat di wilayah tersebut lebih cepat merasakan dampak ketika hujan berhenti turun dalam waktu lama.

Berikut gambaran sebaran potensi kekeringan yang disampaikan BPBD Jatim:

Gatot menjelaskan, kerentanan itu muncul karena sejumlah desa masih sangat bergantung pada cadangan air alami. Saat musim kering memanjang, pasokan air bersih untuk kebutuhan harian bisa terganggu lebih cepat.

Kemarau diperkirakan lebih panjang

Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada April dan akan terus berjalan hingga November. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus, sehingga periode paling kritis bagi ketersediaan air diperkirakan muncul pada pertengahan musim.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah lebih awal sebelum dampaknya meluas. BPBD Jatim menilai cuaca yang lebih panas dan durasi kemarau yang lebih panjang dapat memicu tekanan tambahan pada sumber air di desa-desa rawan.

Langkah antisipasi yang disiapkan

BPBD Jatim bersama organisasi perangkat daerah terkait mulai menyusun skema penanganan untuk menghadapi potensi kekeringan. Salah satu langkah awal yang disiapkan adalah rapat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Gatot menyebut koordinasi itu penting agar respons pemerintah bisa cepat dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi air bersih untuk wilayah yang diperkirakan terdampak paling parah.

Langkah penanganan yang disiapkan meliputi:

1. Rapat koordinasi lintas sektor bersama pemangku kepentingan.
2. Pemetaan wilayah yang paling membutuhkan penanganan segera.
3. Pengiriman air bersih menggunakan truk tangki.
4. Prioritas bantuan untuk daerah dengan akses air terbatas.

Distribusi air jadi prioritas

Menurut BPBD Jatim, distribusi air bersih akan menjadi fokus utama agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah daerah menargetkan bantuan bisa menjangkau kawasan yang paling rentan sebelum kondisi kekeringan memburuk.

Upaya mitigasi ini juga diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah di tengah prediksi kemarau yang lebih panas dan lebih panjang. Dengan pemetaan yang lebih detail, penanganan kekeringan dapat diarahkan ke desa-desa yang paling membutuhkan suplai air bersih selama puncak kemarau berlangsung.