Sumbang Banyumas 10 Tahun Tanpa SMA-SMK Negeri, DPRD Desak Pemprov Jateng Bangun Sekolah

DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi segera membangun sekolah menengah negeri di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Kondisi ini membuat warga harus menyekolahkan anak ke wilayah lain, termasuk Kabupaten Purbalingga, dan memicu kekhawatiran terhadap akses pendidikan di daerah perbatasan.

Komisi E DPRD Jateng menilai pembangunan sekolah di kawasan yang masih blank spot pendidikan menengah perlu dipercepat agar beban ekonomi keluarga berkurang dan risiko putus sekolah dapat ditekan. Dorongan itu mengemuka saat jajaran DPRD menerima rombongan Pemerintah Kabupaten Banyumas di ruang rapat komisi.

Usulan sekolah sudah lama diajukan

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Juli Krisdianto, mengatakan pembangunan sekolah di Kecamatan Sumbang sudah lama diusulkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, hingga sekarang rencana tersebut belum masuk tahap realisasi.

“Usulan pembangunannya sudah lama diajukan, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” kata Juli saat menerima rombongan Pemkab Banyumas bersama anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo.

Juli menilai kehadiran sekolah menengah negeri di Sumbang penting karena wilayah itu selama sekitar sepuluh tahun terakhir tidak memiliki SMA maupun SMK negeri. Dengan jarak sekolah yang lebih dekat, siswa tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan pendidikan menengah.

Desa Banteran jadi lokasi yang diusulkan

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan seluruh persyaratan administrasi telah disiapkan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Termasuk di dalamnya dokumen studi kelayakan yang dibutuhkan untuk pengusulan ke pemerintah provinsi.

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan proposal pembangunan sudah diajukan melalui Musrenbang desa dan kecamatan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sejak 2015. Lokasi yang diusulkan berada di Desa Banteran, dan rencana sekolah yang diajukan adalah sekolah kejuruan.

DPRD dorong masuk prioritas anggaran 2027

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Bagus Suryokusumo, menegaskan proposal pembangunan sekolah perlu mendapat pendampingan agar bisa masuk prioritas penganggaran 2027. Ia menyatakan Komisi E siap mengawal proses tersebut selama syarat administrasi sudah dipenuhi.

“Sepanjang syarat administrasi terpenuhi, Komisi E siap mengawal prosesnya, termasuk saat pembahasan di Badan Anggaran,” ujar Bagus.

Bagus juga menyebut DPRD Jateng tengah memberi perhatian pada daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri. Menurut dia, pembangunan sekolah di wilayah blank spot harus menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Jawa Tengah.

Dampak langsung bagi warga Sumbang

Camat Sumbang, Hermawan Novinato, menyampaikan masyarakat kerap menanyakan tindak lanjut rencana pembangunan sekolah tersebut. Sebagai wilayah perbatasan, Sumbang masih menghadapi tantangan akses pendidikan dan angka putus sekolah yang dinilai cukup tinggi.

Berikut alasan pembangunan sekolah di Sumbang dianggap mendesak:

1. Memperluas akses pendidikan menengah negeri bagi warga setempat.
2. Mengurangi biaya transportasi dan beban harian keluarga.
3. Menekan potensi putus sekolah akibat jarak tempuh yang jauh.
4. Memberi pilihan pendidikan kejuruan yang lebih dekat dengan domisili siswa.

Hermawan berharap DPRD provinsi dapat membantu mendorong realisasi sekolah kejuruan di Sumbang agar warga segera mendapat layanan pendidikan yang lebih layak.

Alokasi pendidikan di Banyumas sudah disiapkan

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada anggaran pendidikan tahun 2026 telah mengalokasikan sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dana itu disebut mencakup pembangunan 3 SMA, 3 SMK, dan satu SLB.

Ketersediaan anggaran tersebut dinilai membuka peluang bagi usulan dari Kecamatan Sumbang untuk ikut dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan pendidikan berikutnya. DPRD dan pemerintah daerah kini menunggu proses teknis dan administratif agar kebutuhan sekolah negeri di wilayah itu bisa segera dijawab dengan pembangunan nyata.