Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dipastikan telah menuntaskan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN secara penuh. Data itu menunjukkan tingkat kepatuhan mencapai 100 persen untuk periode pelaporan yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi.
Capaian tersebut menegaskan komitmen antikorupsi di lingkungan legislatif Jawa Barat, terutama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Kewajiban pelaporan harta kekayaan dianggap menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Kepatuhan Penuh di DPRD Jawa Barat
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menyampaikan apresiasi atas kepatuhan seluruh anggota dewan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Ia menilai pelaporan LHKPN bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral sebagai penyelenggara negara.
“Terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Jawa Barat atas kepatuhan untuk melaporkan LHKPN periode 2025 kepada KPK,” ujar Dodi Sukmayana, Rabu (1/4/2026).
Menurut Dodi, pelaporan harta kekayaan memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Kepatuhan penuh juga dinilai menjadi sinyal bahwa integritas mulai tertanam dalam budaya kerja lembaga legislatif daerah.
LHKPN sebagai Alat Pencegahan Korupsi
LHKPN menjadi salah satu instrumen pengawasan yang digunakan KPK untuk memantau transparansi kekayaan penyelenggara negara. Melalui laporan ini, publik dapat menilai sejauh mana pejabat menjalankan kewajiban keterbukaan atas harta yang dimiliki.
- Memperkuat akuntabilitas pejabat publik.
- Mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Menjadi alat deteksi dini terhadap potensi konflik kepentingan.
- Membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dengan pelaporan yang tuntas, DPRD Jawa Barat menambah daftar lembaga yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap aturan antikorupsi. Kondisi ini juga memberi ruang bagi penguatan pengawasan internal agar standar integritas tetap terjaga.
Diharapkan Jadi Contoh Nasional
Capaian 100 persen dari 120 anggota DPRD Jawa Barat dinilai dapat menjadi contoh bagi lembaga legislatif lain di Indonesia. Kepatuhan penuh seperti ini menunjukkan bahwa transparansi bisa dijalankan secara konsisten jika ada kesadaran dan disiplin dari para penyelenggara negara.
Pemerintah daerah dan lembaga legislatif di berbagai wilayah juga kerap menempatkan LHKPN sebagai salah satu indikator penting dalam reformasi birokrasi. Saat kepatuhan berjalan baik, publik mendapat sinyal positif bahwa upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada retorika.
Dorongan untuk Menjaga Integritas
Di tengah sorotan publik terhadap integritas pejabat negara, langkah DPRD Jawa Barat dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pelaporan LHKPN yang tertib dapat membantu memperkuat persepsi bahwa wakil rakyat menjalankan tugas dengan terbuka dan bertanggung jawab.
Ke depan, DPRD Jawa Barat disebut akan terus menjaga konsistensi pelaporan serta meningkatkan kualitas integritas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Kepatuhan yang sudah tercapai ini menjadi modal penting untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
