Sumber PAD Jateng Tak Sejalan Dengan Kebijakan Pusat, Saat Konsumsi Jadi Andalan Fiskal Daerah

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti ketidaksinkronan antara sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai basis penerimaan daerah masih bertumpu pada konsumsi, sementara kebijakan nasional justru mendorong penurunan konsumsi di sejumlah sektor yang selama ini menopang fiskal daerah.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Semarang, Sumarno menjelaskan bahwa pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota banyak bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, hingga PBB dan BPHTB. “Semua PAD itu basisnya konsumsi. Orang merokok kena pajak rokok, kendaraan berjalan kena pajak bahan bakar, punya tanah dan bangunan kena PBB dan BPHTB,” ujarnya.

PAD Daerah Banyak Bergantung pada Konsumsi

Beban fiskal daerah muncul karena sumber penerimaan utama justru melekat pada aktivitas harian masyarakat. Ketika konsumsi naik, pendapatan daerah ikut terdongkrak, tetapi saat konsumsi ditekan, pendapatan ikut melandai.

Sumarno menyebut situasi itu membuat daerah berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, pemerintah daerah perlu menjaga penerimaan untuk membiayai layanan publik, tetapi di sisi lain kebijakan pusat mendorong pola hidup dan mobilitas yang lebih hemat konsumsi.

Transportasi Massal dan Kendaraan Listrik Tekan Pajak Kendaraan

Menurut Sumarno, dorongan pemerintah pusat untuk memperluas penggunaan transportasi massal dan kendaraan listrik ikut menekan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor. Kendaraan listrik dikenai pajak nol persen, sehingga basis PAD dari PKB dan BBNKB berpotensi menyusut dalam jangka panjang.

Ia menyebut kontradiksi itu terasa nyata karena pajak kendaraan masih menjadi penopang penting anggaran daerah. Jika peralihan moda transportasi terus dipercepat tanpa skema pengganti yang memadai, ruang fiskal daerah bisa makin sempit.

Tabel Singkat Sumber PAD yang Disorot

WFH dan Pengendalian Konsumsi Bahan Bakar

Sumarno juga menyinggung kebijakan kerja dari rumah atau WFH yang bersifat menahan mobilitas harian. Ia menilai langkah seperti itu memang memiliki tujuan tertentu, tetapi ikut memengaruhi penerimaan pajak bahan bakar yang menjadi salah satu tulang punggung fiskal provinsi.

“Seperti kejadian WFH hari ini, kita disuruh ngerem konsumsi, padahal itu menjadi andalan PAD provinsi,” katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi perlu dibarengi dengan desain fiskal yang lebih adaptif agar daerah tidak kehilangan sumber pendapatan secara tiba-tiba.

Pajak Rokok dan Dilema Kesehatan Daerah

Masalah serupa juga muncul pada pajak rokok. Dorongan sektor kesehatan untuk menurunkan konsumsi rokok dinilai positif dari sisi kesehatan publik, tetapi dapat menggerus penerimaan daerah yang selama ini bergantung pada pajak tersebut.

Sumarno menggambarkan kondisi itu sebagai serba tidak enak bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah harus mendukung agenda kesehatan nasional, tetapi di sisi lain daerah tetap butuh dana untuk menjalankan layanan dasar dan pembangunan.

Investasi Tetap Dikuasai Pusat

Untuk pendapatan berbasis investasi, Sumarno mengakui pengelolaannya berada di pusat agar tidak terjadi ketimpangan besar antardaerah. Menurut dia, jika pendapatan investasi diserahkan penuh ke daerah, kabupaten atau kota yang maju akan melesat jauh dibanding daerah lain.

Ia menilai pola pengelolaan terpusat itu sudah tepat secara prinsip, tetapi tetap perlu diimbangi dengan distribusi yang adil melalui mekanisme transfer ke daerah. Dengan begitu, daerah yang basis ekonominya lemah tidak tertinggal terlalu jauh.

Poin Utama yang Ditekankan Sumarno

1. PAD daerah masih sangat bergantung pada konsumsi masyarakat.
2. Kebijakan pusat banyak mendorong pengurangan konsumsi di sektor yang justru menjadi andalan daerah.
3. PKB, BBNKB, pajak bahan bakar, dan pajak rokok menjadi sumber yang rentan tertekan.
4. Daerah membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar target pembangunan tetap tercapai.
5. Skema transfer pusat ke daerah perlu menjaga keseimbangan fiskal antardaerah.

Sumarno berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penyesuaian kebijakan agar arah pembangunan nasional tidak berlawanan dengan kebutuhan fiskal daerah. Ia menilai sinkronisasi menjadi kunci supaya daerah tetap punya kapasitas untuk menjalankan pelayanan publik tanpa kehilangan sumber pendapatan utama yang selama ini menjadi penopang anggaran.