LKPJ Gubernur Jabar 2026 Disorot, Rasio Gini Mandek dan Anggaran Tak Disiplin

Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti dua persoalan utama dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Sorotan itu mengarah pada capaian indikator makro yang dinilai belum optimal, termasuk rasio gini yang belum menyentuh target, serta disiplin pengelolaan anggaran yang masih menghadapi masalah tunda bayar.

Catatan tersebut muncul saat Komisi IV membahas LKPJ bersama mitra kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD menilai kondisi itu menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar yang harus ditangani lintas organisasi perangkat daerah atau OPD.

Rasio gini belum capai target

Rasio gini menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian karena mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di daerah. Ketika indikator ini belum mencapai target, DPRD menilai kebijakan pengurangan kesenjangan belum berjalan seoptimal yang diharapkan.

Masalah tersebut dinilai tidak bisa dibebankan pada satu OPD saja. DPRD meminta koordinasi antarlembaga diperkuat agar upaya pemerataan pembangunan bisa memberi hasil yang lebih nyata bagi masyarakat.

Tunda bayar jadi sorotan utama

Selain indikator makro, Komisi IV juga menyoroti tunda bayar yang masih terjadi dalam pengelolaan anggaran daerah. DPRD mencatat ada penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran, terutama di sektor perhubungan dan bina marga.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menegaskan kebiasaan menumpuk pembayaran di penghujung tahun tidak boleh terus berulang. Ia meminta seluruh pihak menjalankan perencanaan dan mekanisme penagihan secara lebih tertib.

“Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/4/2026).

DPRD minta evaluasi terbuka dari seluruh OPD

Daddy juga mengingatkan bahwa pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun berisiko mengganggu stabilitas fiskal daerah. Karena itu, DPRD meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD, baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.

1. Capaian kinerja setiap OPD harus dijelaskan secara terbuka.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya perlu dipaparkan.
3. Kegagalan yang sama tidak boleh kembali terjadi.
4. Penyerapan anggaran harus mengikuti jadwal dan termin yang ditetapkan.
5. Pengelolaan belanja daerah perlu lebih disiplin dan akuntabel.

“Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang,” kata Daddy.

Jadi dasar rekomendasi untuk gubernur

Hasil pembahasan LKPJ akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD kepada Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi itu disiapkan sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan daerah.

DPRD menilai penguatan disiplin anggaran dan evaluasi kinerja OPD perlu berjalan seiring agar perencanaan pembangunan ke depan lebih optimal dan akuntabel. Dengan begitu, program pemerintah daerah diharapkan tidak hanya tersusun baik di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak yang lebih terukur bagi masyarakat Jawa Barat.