Pemprov Jawa Tengah mendorong normalisasi Sungai Tuntang ke pemerintah pusat sebagai solusi jangka panjang untuk banjir berulang di Kabupaten Demak. Langkah ini muncul setelah hujan deras memicu jebolnya tiga titik tanggul Sungai Tuntang dan merendam delapan desa di empat kecamatan.
Banjir kembali melanda wilayah Demak setelah tanggul di Dukuh Solondoko, Dukuh Solowire, dan Desa Sidoharjo rusak pada jalur Sungai Tuntang. Akibat kejadian itu, air menggenangi permukiman dan lahan warga hingga ketinggian sekitar 150 sentimeter, sementara ribuan penduduk terpaksa mengungsi.
Dorongan normalisasi dari hulu hingga hilir
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penanganan banjir di kawasan Pantura tidak bisa berhenti pada perbaikan darurat di titik jebol. Menurut dia, persoalan utama juga harus dibenahi dari hulu, termasuk tata ruang, sedimentasi, dan kondisi daerah aliran sungai.
Sumarno menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena penanganan Sungai Tuntang melibatkan banyak kewenangan. Ia menekankan perlunya kolaborasi dengan kementerian, pemerintah kabupaten dan kota, serta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
“Masalah banjir di Pantura itu tidak hanya bicara masalah di hilirnya. Yang jadi perhatian juga dalam masalah di hulunya,” ujar Sumarno usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jateng.
Pemerintah pusat diminta alokasikan anggaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong alokasi anggaran pengerukan sedimentasi Sungai Tuntang. Selain pengerukan, perbaikan infrastruktur tanggul juga masuk dalam usulan penanganan yang dinilai bisa mengurangi risiko banjir berulang.
Berikut poin utama penanganan yang didorong Pemprov Jateng:
- Normalisasi alur Sungai Tuntang.
- Pengerukan sedimen yang menghambat aliran air.
- Perbaikan tanggul rawan jebol.
- Penataan tata ruang di kawasan bantaran sungai.
- Penguatan koordinasi dengan kementerian dan BBWS Pemali Juana.
Sumarno menjelaskan bahwa pendanaan utama untuk pekerjaan besar itu sebaiknya berasal dari pemerintah pusat dan BBWS. Ia menilai pembagian kewenangan membuat daerah tidak leluasa mengambil alih pembiayaan proyek yang berada di bawah otoritas pusat.
Tata ruang jadi sorotan
Selain persoalan teknis sungai, Pemprov Jateng juga menyoroti penegakan tata ruang di kawasan rawan banjir. Sumarno menyebut sedimentasi, permukiman di bantaran, serta lahan milik warga di kawasan sungai ikut menghambat laju air saat hujan ekstrem datang.
Pemprov kini sedang memproses penguncian tata ruang untuk menjaga Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD. Kebijakan ini diarahkan agar kawasan yang layak untuk pertanian tetap dipertahankan dan tidak berubah menjadi area pengembangan industri atau permukiman baru.
“Jadi akan kita kunci mana kawasan yang bisa untuk pengembangan industri, ini harus di pertanian,” kata Sumarno. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum juga dibutuhkan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dampak banjir meluas di sejumlah kecamatan
Banjir yang terjadi di Demak tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga mengganggu akses antarwilayah. Jalan desa yang biasa dipakai sebagai jalur utama kendaraan motor ikut tergenang, sehingga mobilitas warga terganggu sejak air naik.
Kondisi ini kembali menunjukkan kerentanan kawasan pantura Demak terhadap banjir musiman. Saat tanggul jebol dan aliran sungai tidak tertampung optimal, air cepat meluas ke permukiman, area pertanian, hingga akses jalan desa.
Pemprov Jateng menilai normalisasi Sungai Tuntang perlu dipercepat karena banjir di Demak terus berulang dari waktu ke waktu. Dengan pengerukan sedimen, perbaikan tanggul, dan penataan ruang yang lebih ketat, pemerintah berharap risiko luapan air bisa ditekan sebelum musim hujan berikutnya datang.
