Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menggunakan LPG dan BBM secara bijak agar pasokan energi di daerah tetap stabil. Ia juga meminta warga tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok LPG di Jawa Timur disebut masih aman dan mencukupi.
Khofifah menyampaikan imbauan itu di Surabaya saat pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi energi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai stabilitas pasokan LPG dan BBM penting untuk menjaga aktivitas rumah tangga, UMKM, petani, dan nelayan.
Imbauan agar warga tidak panic buying
Khofifah menegaskan masyarakat tidak perlu panik terhadap isu pasokan LPG. Berdasarkan pemantauan bersama pihak terkait, kondisi stok LPG di Jawa Timur masih dalam keadaan aman.
Ia meminta warga membeli energi sesuai kebutuhan dan tidak menimbun barang. Menurut dia, tindakan panic buying justru berpotensi mengganggu distribusi dan memicu persoalan lanjutan di lapangan.
Pengawasan distribusi diperketat
Pemprov Jawa Timur memperketat pengawasan distribusi agar penyaluran LPG dan BBM tetap merata. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah penimbunan, spekulasi, dan permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Koordinasi dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota, Hiswana Migas Jatimbalinus, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, serta TNI/Polri melalui satgas pangan. Pemerintah daerah ingin memastikan energi sampai ke masyarakat yang benar-benar berhak.
Fokus pada LPG 3 kilogram
Khofifah menekankan bahwa LPG subsidi 3 kilogram harus tepat sasaran. Ia menyebut produk subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga penggunaannya perlu dijaga bersama.
Untuk memperkuat tata kelola, Pemprov Jatim menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Tim ini bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan LPG subsidi.
Daftar langkah pengawasan yang dijalankan Pemprov Jatim:
- Sosialisasi penggunaan LPG subsidi dan nonsubsidi.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyalur resmi.
- Pembinaan serta pengawasan distribusi di lapangan.
- Evaluasi agar subsidi tepat sasaran.
- Monitoring sektor usaha yang masih memakai LPG subsidi.
Pemerintah juga memantau penggunaan LPG di sejumlah sektor usaha seperti hotel, restoran, kafe, binatu, jasa pengelasan, peternakan, dan usaha tani tembakau. Untuk sektor yang tidak berhak menerima subsidi, Pemprov mendorong penggunaan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 50 kilogram.
Respons cepat saat ada laporan distribusi terganggu
Pemprov Jatim menyebut sempat ada laporan kesulitan LPG 3 kilogram di Banyuwangi. Namun, kondisi itu dipastikan bukan karena kelangkaan stok, melainkan kendala distribusi yang kemudian ditangani bersama pihak terkait.
Sebagai respons, Pertamina dan Pemprov Jatim menyalurkan tambahan 103.600 tabung selama Maret 2026 atau sekitar 163 persen dari penyaluran reguler. Jika ditambah penyaluran fakultatif, total distribusi mencapai 110.320 tabung atau setara 173,8 persen dari rata-rata normal.
Laporan serupa juga muncul di Desa Tulung Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan agen LPG penugasan pelayanan publik, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk memulihkan penyaluran.
Pemerintah minta warga beli di pangkalan resmi
Khofifah juga meminta masyarakat membeli LPG di pangkalan resmi agar distribusi lebih terpantau. Pemerintah dan Pertamina mengintensifkan komunikasi publik untuk meluruskan informasi yang tidak tepat dan mencegah kepanikan di masyarakat.
Ia menegaskan warga yang mampu sebaiknya menggunakan LPG nonsubsidi. Kebijakan itu dinilai membantu menjaga subsidi tetap diterima kelompok sasaran seperti rumah tangga miskin, pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
