Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi menjalin kerja sama strategis lintas sektor dengan nilai total Rp 1,06 triliun. Kesepakatan ini mencakup perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pariwisata, hingga penguatan kemitraan antardaerah.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4). Kerja sama ini berlaku selama satu tahun dan akan segera ditindaklanjuti lewat program konkret di masing-masing daerah.
Ruang kerja sama yang dibangun
Nilai kerja sama itu tidak berdiri pada satu sektor saja, melainkan terbagi ke beberapa lapisan kolaborasi. Pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD menyiapkan kerja sama senilai Rp 138,56 miliar.
OPD yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Disperindag, Disnakertrans, serta Disparekraf dari kedua provinsi. Pola ini menunjukkan bahwa kerja sama diarahkan ke sektor yang dekat dengan pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
BUMD menjadi penggerak utama
Porsi terbesar datang dari sinergi antarbadan usaha milik daerah yang mencapai Rp 696,2 miliar. Sejumlah entitas ikut terlibat, di antaranya PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Jateng Petro Energi (JPEN), PT Pembangunan Aceh (PEMA), Bank Jateng, dan Bank Syariah Aceh.
Skema ini memperlihatkan bahwa kerja sama antardaerah tidak hanya bersifat administratif. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk membangun jejaring bisnis yang lebih produktif dan saling menguatkan.
Kadin, Hipmi, dan kerja sama kabupaten
Selain sektor pemerintah dan BUMD, dunia usaha juga masuk dalam rancangan kolaborasi. Kadin dan Hipmi dari Jawa Tengah dan Aceh menjalankan kemitraan dengan nilai Rp 230 miliar.
Ada pula kerja sama antarkabupaten antara Klaten dan Gayo Lues yang bernilai Rp 1 miliar. Kolaborasi itu mencakup pariwisata, budaya, dan industri, sehingga memperluas manfaat kerja sama hingga ke level daerah.
Ahmad Luthfi sebut kolaborasi ini sebagai langkah nyata
Ahmad Luthfi menilai kerja sama tersebut merupakan penerapan nyata konsep collaborative government. Ia menyebut model ini berbasis business to business dan melibatkan OPD, BUMD, hingga Kadin dan Hipmi.
“Nilai Rp 1,06 triliun ini adalah potensi awal yang akan terus kita kembangkan bersama di wilayah masing-masing,” ujar Ahmad Luthfi. Pernyataan itu menegaskan bahwa angka kerja sama dibaca sebagai pintu masuk bagi penguatan ekonomi yang lebih luas.
Menurut Ahmad Luthfi, pola kolaborasi ini memberi ruang bagi daerah untuk saling melengkapi. Prinsip saling menguntungkan menjadi dasar agar masing-masing wilayah dapat tumbuh lebih mandiri secara fiskal.
Aceh melihat Jateng sebagai mitra strategis
Muzakir Manaf menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai Jawa Tengah memiliki kapasitas yang kuat dalam sumber daya maupun tata kelola pemerintahan. Ia juga menyoroti posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar.
Muzakir menilai Ahmad Luthfi sebagai pemimpin yang mampu mengoordinasikan jajarannya dengan baik dari tingkat atas hingga bawah. Ia berharap kerja sama ini memberi dorongan besar bagi pembangunan Aceh, terutama di bidang perdagangan dan penguatan aparatur.
“Kerja sama ini kami harapkan menjadi motivasi dan dorongan besar untuk pembangunan Aceh, khususnya di sektor perdagangan dan penguatan aparatur,” kata Muzakir. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi antarpihak akan terus diperkuat agar tindak lanjut kerja sama berjalan lebih efektif.
Kerja sama Jateng dan Aceh ini menegaskan bahwa sinergi antardaerah kini bergerak ke arah yang lebih operasional, dengan target memperluas sumber ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan dukungan OPD, BUMD, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten, kolaborasi tersebut membuka ruang baru bagi penguatan ekonomi dua provinsi sekaligus.