Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Jateng untuk lebih kreatif dalam mengelola usaha. Ia menilai langkah itu penting agar BUMD bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Luthfi, ruang fiskal pemerintah provinsi memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan terobosan dari BUMD untuk membantu pembangunan daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya model bisnis yang lebih lincah, inovatif, dan mampu membaca peluang pasar.
Dorongan agar BUMD lebih produktif
Pesan itu disampaikan saat ia memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tiga BUMD milik Pemprov Jawa Tengah. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP).
Luthfi meminta seluruh BUMD tidak hanya berjalan di rutinitas lama. Ia mendorong direksi menyiapkan terobosan yang membuat usaha lebih berdaya guna dan punya daya saing.
Kolaborasi dengan berbagai pihak
Gubernur juga menilai BUMD perlu menggandeng banyak pemangku kepentingan untuk memperluas peluang bisnis. Sejumlah pihak yang disebutnya antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).
Menurutnya, kolaborasi semacam itu bisa membuka pintu kerja sama baru dan memperkuat posisi BUMD di pasar. Ia menyebut masih banyak potensi pengembangan yang bisa digarap oleh masing-masing badan usaha daerah tersebut.
PAD menjadi sasaran utama
Luthfi menegaskan pengelolaan BUMD harus menghasilkan pemasukan yang nyata bagi daerah. Setiap keuntungan yang diperoleh diharapkan bisa mendukung PAD dan kemudian dipakai untuk pembiayaan pembangunan.
Pada saat yang sama, ia memberi sinyal evaluasi tegas bila kinerja direksi dinilai tidak efektif. “Tidak peduli komisaris atau direktur utama, selama tidak efektif akan kami evaluasi,” ujarnya.
Kinerja yang dinilai sudah positif
Di tengah dorongan untuk berbenah, Luthfi juga mengapresiasi sejumlah capaian BUMD yang dinilai sudah berjalan baik. Salah satu contohnya adalah PT JTAB yang ikut membantu menjaga inflasi lewat gerakan pangan murah, operasi pasar, dan keberadaan kios-kios JTAB di beberapa daerah.
Apresiasi itu menunjukkan pemerintah provinsi tetap memberi ruang bagi BUMD yang mampu bekerja dengan hasil nyata. Namun, dengan tekanan fiskal yang ada, BUMD diminta tidak berhenti pada capaian yang sudah ada dan harus mencari cara baru agar kontribusinya terhadap PAD terus meningkat.
