Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik 2025 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu diberikan di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Penghargaan itu didasarkan pada Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Jawa Barat masuk daftar provinsi terbaik
Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mendapat pengakuan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, ada empat provinsi lain yang juga menerima penghargaan serupa, yakni DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
Atas capaian itu, Erwan menyampaikan apresiasi dan berharap penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik. Ia menegaskan prestasi ini dapat memperkuat upaya Pemprov Jabar dalam mendorong kemajuan daerah dan Indonesia secara umum.
Momentum refleksi otonomi daerah
Erwan juga menilai peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan peran otonomi daerah. Menurut dia, otonomi daerah tetap penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kemandirian daerah.
Di sisi lain, Kemendagri menilai masih ada pekerjaan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bima Arya menyebut integrasi perencanaan dan penganggaran belum optimal, sementara birokrasi juga belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.
Tantangan yang masih dihadapi daerah
Bima Arya menambahkan, tantangan lain yang masih perlu dibenahi adalah tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Ia juga menyoroti masih terbatasnya kolaborasi antardaerah yang dapat memengaruhi pemerataan pembangunan.
Selain itu, ketimpangan akses layanan dasar masih menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa penghargaan bagi Jawa Barat datang di tengah evaluasi yang juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola daerah secara menyeluruh.
Peringatan Hari Otda ke-30 tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga pengingat bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih harus ditingkatkan. Dalam konteks itu, capaian Pemprov Jabar menjadi salah satu sorotan utama pada momentum penghargaan dari Kemendagri tersebut.
