Pemerintah menaikkan skala Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Jawa Tengah secara tajam pada 2026. Jumlahnya mencapai 30 ribu unit rumah, jauh di atas realisasi 7.532 unit pada 2025.
Lonjakan ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bantuan harus tepat sasaran agar warga bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman.
Fokus pada warga yang paling membutuhkan
Program BSPS diberikan kepada penerima yang masuk kategori desil 1 sampai 4. Syarat lain yang ditetapkan adalah belum pernah menerima bantuan perumahan dan tinggal di rumah tidak layak huni.
Ara menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Di Brebes, alokasi BSPS juga meningkat sangat besar. Kabupaten itu menerima 600 unit pada 2026, naik dari hanya 20 unit pada 2025.
Mulai serentak pada pertengahan Mei
Pelaksanaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah dijadwalkan dimulai serentak pada 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada 30 Juli 2026 di wilayah penerima bantuan.
Dalam kunjungan lapangannya di Desa Kaliwlingi, Menteri PKP meninjau langsung rumah salah satu calon penerima bantuan. Kondisi rumah itu dinilai belum layak huni karena sebagian besar strukturnya masih memakai bambu yang sudah rapuh.
Pengawasan warga jadi bagian program
Pemerintah juga menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka atau PTT dalam pelaksanaan BSPS. Mekanisme ini digunakan agar pembelian bahan bangunan dilakukan secara transparan melalui musyawarah warga penerima bantuan.
Ara menyebut PTT penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia mendorong masyarakat aktif mengawasi agar tidak terjadi pungutan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” ujarnya.
Dapat apresiasi dari DPR
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana mengapresiasi pelaksanaan program BSPS. Ia menilai program ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hunian.
Danang juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan jajaran Kementerian PKP atas kerja keras dalam menjalankan program tersebut. Pemerintah berharap BSPS tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga mendorong lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman.
