Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memunculkan wacana baru yang cukup berani: pajak kendaraan bermotor dihapus, lalu diganti dengan sistem jalan berbayar atau pay per use. Skema itu diarahkan untuk menciptakan beban biaya yang dianggap lebih adil bagi pengguna jalan di Jawa Barat.
Wacana tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke dalam rencana besar Pemprov Jawa Barat untuk membangun infrastruktur jalan yang lebih modern dan berkualitas. Dedi menekankan bahwa arah kebijakan ini juga membawa semangat keadilan bagi masyarakat.
Standar jalan ingin dinaikkan dulu
Pemprov Jawa Barat saat ini tengah berupaya meningkatkan standar pelayanan jalan provinsi. Fokusnya mencakup kondisi jalan yang mulus serta fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan.
Dedi menyebut jalan yang diinginkan bukan hanya layak dilalui, tetapi juga memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, dan pos pengamanan. Ia menyampaikan hal itu pada Rabu (13/5/2026).
Pos pengamanan itu juga disiapkan dengan perlengkapan pendukung. Fasilitas yang direncanakan mencakup mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis untuk menangani keadaan darurat di jalan.
Baru setelah infrastruktur siap, skema bayar jalan dikaji
Setelah seluruh infrastruktur dinilai memadai, Pemprov Jawa Barat berencana mengkaji penerapan jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor. Konsepnya sederhana, yaitu masyarakat membayar saat memakai jalan.
Dalam skema itu, kendaraan yang tidak menggunakan jalan tidak akan dikenakan biaya. Dedi menegaskan prinsip tersebut dengan menyebut, “Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar.”
Ia menilai model ini lebih adil karena pembayaran disesuaikan dengan tingkat penggunaan jalan. Beban kendaraan yang melintas juga ikut menjadi pertimbangan dalam skema tersebut.
Kendaraan berat bisa kena biaya lebih tinggi
Dedi menjelaskan bahwa kendaraan berbobot lebih berat akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. Alasannya, kendaraan seperti itu dinilai memberi dampak lebih besar terhadap kondisi jalan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin menghubungkan biaya penggunaan jalan dengan beban yang ditimbulkan. Wacana ini sekaligus membuka pembahasan baru soal cara membiayai dan merawat infrastruktur jalan di daerah tersebut.
