Kota Probolinggo mencatat Gini Ratio sebesar 0,258 dan menempati posisi terendah kedua dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Angka itu menempatkan daerah ini sebagai salah satu wilayah dengan kesenjangan ekonomi paling rendah di provinsi tersebut.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, menyebut Gini Ratio sebagai indikator untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat. Semakin rendah angkanya, semakin merata distribusi pendapatan di tengah masyarakat.
Joko menilai angka 0,258 termasuk bagus dan rendah untuk ukuran kota. Ia juga menyebut capaian itu tergolong baik karena wilayah perkotaan umumnya memiliki kesenjangan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah berbasis pertanian.
Rendahnya Gini Ratio di Kota Probolinggo tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat. Langkah lain yang ikut berperan adalah pengendalian inflasi, penekanan angka kemiskinan, dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
BPS menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan melalui pola pengeluaran masyarakat, bukan dari penghasilan yang disampaikan langsung. Cara itu dipakai untuk memberi gambaran kondisi ekonomi warga yang lebih objektif.
Dari sisi ekonomi harian, pengeluaran juga dipakai untuk melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Jika daya beli tetap terjaga dan masyarakat masih bisa berbelanja secara normal, kondisi ekonomi dinilai relatif stabil.
Penurunan angka kemiskinan dan rendahnya Gini Ratio juga dipandang sebagai tanda bahwa pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan lebih merata. Meski begitu, BPS mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyebut capaian itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menilai arah kebijakan yang ditempuh sejauh ini sudah bergerak positif.
Aminuddin mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada capaian statistik. Ia menegaskan manfaat pembangunan harus dirasakan lewat akses kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pemkot Probolinggo juga menaruh perhatian pada kelompok masyarakat rentan yang masih membutuhkan perlindungan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis data agar bantuan dan intervensi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah kota menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sehat melalui dorongan terhadap perkembangan usaha dan investasi. Tujuannya agar peningkatan kesejahteraan masyarakat berlangsung lebih merata dan berkeadilan.
Source: infopublik.id-
-
-
-
