Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti masih lebarnya ketimpangan pembangunan antarwilayah di provinsi itu, meski sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan capaian yang positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sorotan itu mengemuka saat fraksi menyampaikan pandangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur.
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa capaian makro belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang inklusif dan merata. Ia menyebut hasil pembangunan seharusnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Capaian positif, tetapi belum merata
PKS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen yang berada di atas rata-rata nasional. Fraksi juga menyoroti penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun ke 3,71 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tercatat mencapai 76,13. Namun PKS menilai capaian tersebut tetap harus diiringi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Masalah struktural yang belum teratasi
Berdasarkan pendalaman panitia khusus, PKS menemukan sejumlah persoalan mendasar yang belum selesai. Di antaranya stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, dan rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.
Fraksi ini juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari total 166 Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan, masih ada 15 IKD yang belum tercapai.
Lilik menyebut ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius. Ia menyoroti kawasan Madura dan wilayah tapal kuda yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur.
Dorongan agar rekomendasi DPRD dijalankan
Meski memberi catatan kritis, Fraksi PKS tetap menyetujui dan menerima Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi juga meminta agar seluruh rekomendasi DPRD dijalankan secara konkret dan terukur oleh pemerintah provinsi.
Lilik menegaskan rekomendasi DPRD yang lahir dari pembahasan resmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat imperatif dan mengikat. Karena itu, PKS menekankan pentingnya tindak lanjut yang nyata agar pembangunan tidak hanya terlihat di angka, tetapi juga terasa merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Source: rri.co.id-
-
-
-
