Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti nasib pekerja perkebunan yang dinilainya makin terpinggirkan. Ia menilai kondisi mereka menunjukkan penurunan kesejahteraan yang tidak bisa terus dibiarkan.
Dedi menyebut sektor perkebunan yang dikelola BUMN mengalami degradasi dari sisi ekonomi dan lingkungan. Menurut dia, upah pekerja sangat rendah dan manfaat pensiun pun jauh dari layak.
Dalam sambutannya pada pembukaan Rapimnas Soksi di sebuah hotel di Jalan Dago Pakar Raya, Dago Pakar, Bandung, Dedi mengatakan rata-rata pensiun pekerja perkebunan hanya Rp 300.000 per bulan. Ia juga menyoroti bahwa daya dukung lingkungan di kawasan perkebunan ikut menurun.
Ia menyebut kondisi itu menjadi salah satu penyumbang kemiskinan di wilayah Jawa Barat Selatan. Kawasan yang ia sebut antara lain Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Tasikmalaya.
Upah harian dinilai terlalu rendah
Dedi juga menyinggung perubahan fungsi lahan dari perkebunan teh dan kawasan hutan menjadi perkebunan sayur. Menurut dia, perubahan itu ikut mendorong degradasi lingkungan sekaligus memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Ia menilai sektor perkebunan sayur justru memberi kontribusi kemiskinan yang lebih besar. Dedi menggambarkan bahwa para pemilik modal bisa kaya raya, sementara pekerja harian menerima upah sekitar Rp 30.000 per hari, bahkan ada yang di bawah itu.
Pemulihan lahan dan konservasi jadi fokus
Sebagai langkah yang sedang dijalankan, Pemprov Jawa Barat disebut tengah memulihkan areal perkebunan untuk memperkuat konservasi dan menjaga ekosistem lingkungan. Dedi menegaskan bahwa aspek konservasi lebih utama dalam pandangannya.
Ia juga mulai melibatkan masyarakat untuk kembali menanam teh di kawasan pegunungan dan lahan perkebunan yang selama ini tidak dikelola optimal oleh PTPN. Masyarakat disebut mendapat upah dari pemerintah provinsi dengan harapan kawasan perkebunan kembali kokoh dan memberi penghasilan yang lebih layak.
Dedi menekankan bahwa kebijakan itu ditujukan agar perkebunan tetap kuat dalam jangka panjang. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap memperoleh upah yang cukup dari pemerintah provinsi.
Rumah tua karyawan diarahkan jadi homestay
Selain pemulihan kebun, Pemprov Jawa Barat juga berencana merenovasi rumah-rumah tua milik karyawan perkebunan menjadi rumah panggung. Bangunan itu akan difungsikan sebagai homestay untuk mendukung sektor pariwisata.
Dedi menjelaskan skema ini bisa memberi tambahan penghasilan bagi karyawan perkebunan. Ia mencontohkan, meski pekerjaan memetik teh hanya menghasilkan Rp 30.000, mereka tetap bisa memperoleh pendapatan lain saat ada kunjungan wisata dan tamu menginap di homestay milik mereka.
Menurut Dedi, yang terjadi selama ini adalah ironi di kawasan perkebunan. Industri pariwisata berkembang dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi masyarakat perkebunan tetap hidup dalam kondisi marginal.
Ia menegaskan bahwa hutan harus tetap terjaga, perkebunan harus tetap terkelola, dan rakyat harus sejahtera. Pandangan itu menjadi dasar dorongan Pemprov Jawa Barat untuk menata ulang arah pengelolaan kawasan perkebunan di daerah tersebut.
Source: bandung.kompas.com-
-
-
-
