NPCI Kota Bandung menegaskan sikap keras terhadap potensi masuknya atlet non-disabilitas ke Peparda VII Jawa Barat 2026. Ketua Umum NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, menyebut praktik itu tidak boleh dibiarkan karena bisa mencederai hak atlet disabilitas dan merusak integritas kompetisi.
Sebagai tuan rumah, NPCI Kota Bandung menyiapkan pengawasan ketat agar proses klasifikasi berjalan kredibel. Yadi menilai manipulasi klasifikasi pernah diduga terjadi pada Peparda sebelumnya, sehingga pengawasan kali ini harus jauh lebih disiplin.
Pengawasan diperketat sejak proses klasifikasi
NPCI Kota Bandung akan berkoordinasi intensif dengan NPCI Jawa Barat untuk memperketat klasifikasi atlet. Selain memberi masukan strategis, NPCI Kota Bandung juga akan menerjunkan tim klasifikasi internal untuk mengawasi langsung proses di lapangan.
Yadi menegaskan atlet disabilitas yang sah semestinya memiliki rekam medis valid dan riwayat pendidikan formal yang jelas, termasuk dari Sekolah Luar Biasa. Ia menilai atlet yang tiba-tiba muncul tanpa jejak yang terang tidak boleh lolos klasifikasi.
Kategori low vision dinilai paling rawan
Dari seluruh kelas yang ada, Yadi menyebut klasifikasi disabilitas netra menjadi titik paling rawan. Celah terbesar ada pada kategori low vision, terutama B2 dan B3, karena kondisi fisiknya tidak selalu terlihat mencolok dari luar.
Ia menyebut perbedaan pada disabilitas fisik lebih mudah dikenali secara visual, sementara low vision bisa disalahgunakan bila verifikasi longgar. Salah satu cabang yang ikut disorot adalah catur, karena dinilai berpotensi menjadi sasaran manipulasi klasifikasi.
Untuk menutup celah itu, NPCI Kota Bandung akan mewajibkan surat verifikasi resmi bagi atlet di klasifikasi tersebut. Dokumen itu minimal harus berasal dari rumah sakit mata dengan standar klasifikasi internasional, seperti JEC Kedoya di Jakarta.
Jadwal pelaksanaan mulai mengerucut
Di luar isu klasifikasi, kepastian jadwal Peparda VII 2026 juga mulai mengerucut. Berdasarkan rapat terakhir bersama Pengurus Besar, pelaksanaan diproyeksikan berlangsung pada pertengahan November atau akhir November 2026.
NPCI Kota Bandung berencana kembali menggelar rapat dengan PB dalam waktu dekat untuk memfinalisasi struktur kepengurusan. Pembahasan itu menjadi bagian dari persiapan menuju penyelenggaraan di Kota Bandung.
Bandung hadapi tantangan waktu dan anggaran
Peparda VII semula disebut direncanakan berlangsung di Kabupaten Indramayu sebelum akhirnya dialihkan ke Kota Bandung. Yadi menjelaskan Kota Bandung sebenarnya sudah mengajukan diri bersama Indramayu pada akhir 2024 hingga awal 2025, sebelum penetapan awal jatuh ke Indramayu.
Perubahan terjadi setelah kesiapan Indramayu dinilai kurang memadai, lalu hak penyelenggaraan resmi dialihkan ke Kota Bandung pada Februari lalu. Kondisi itu membuat persiapan berjalan dengan waktu yang lebih sempit dari ideal.
Yadi menilai penunjukan tuan rumah seharusnya dilakukan dua tahun sebelumnya agar perencanaan anggaran dan infrastruktur lebih matang. Karena keputusan datang di tahun berjalan, pendanaan Peparda VII tidak bisa masuk APBD murni dan harus melalui Anggaran Biaya Tambahan yang proses administrasinya memerlukan waktu.
Meski begitu, NPCI Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung menyatakan tetap berkomitmen agar Peparda VII sukses digelar pada 2026. Yadi mengatakan kerja keras dan sinergi menjadi modal utama untuk memastikan ajang itu berjalan sesuai harapan.