Wacana fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO C-130J di Bandara Kertajati kini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. Di atas kertas, proyek ini terkait modernisasi kapasitas pertahanan, tetapi di lapangan justru memunculkan perbedaan arah antara kebutuhan bisnis, kalkulasi geopolitik, dan politik dalam negeri.
Masalah utamanya bukan sekadar soal lokasi. Amerika Serikat disebut masih berada pada tahap penjajakan awal untuk fasilitas MRO C-130J di Indonesia, sementara Jakarta bersikeras pilihan yang tersedia bagi Washington adalah Bandara Kertajati di Majalengka.
MDCP dan konteks kerja sama pertahanan
Pembicaraan tentang MRO C-130J tidak berdiri sendiri. Pada 13 April 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pembentukan The U.S.-Indonesia Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP di Pentagon, Virginia, dan salah satu butirnya adalah military modernization and capacity building.
Dalam kerangka itu, Amerika Serikat akan memberi bantuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Bantuan itu dapat berbentuk penjualan peralatan pertahanan, sekaligus peningkatan kapasitas dalam manajemen pertahanan dan pemeliharaan sistem senjata.
Saat Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat bertemu di Pentagon pada April 2026, keduanya juga menandatangani Letter of Intent tentang overflight access bagi pesawat militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia. Dari sini, isu MRO C-130J lalu ikut mencuat sebagai bagian dari percakapan pertahanan yang lebih luas.
Mengapa C-130J dipandang penting
Amerika Serikat ingin mendirikan fasilitas MRO untuk varian termutakhir pesawat angkut turboprop C-130J sebagai pusat pemeliharaan di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan ini, operator C-130J tercatat antara lain Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru.
Kepentingan itu meningkat seiring pertumbuhan populasi C-130J di kawasan. Pesawat ini menggunakan empat sistem pendorong AE 2100D3 buatan Rolls-Royce, sehingga kebutuhan pemeliharaan regional menjadi semakin relevan.
Pada saat yang sama, fasilitas MRO C-130 varian lama B, H, dan T sudah ada di Korea Selatan, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Artinya, peta pemeliharaan untuk keluarga C-130 sebenarnya sudah terbentuk, tetapi varian J masih menunggu titik pijak yang tepat.
Kertajati jadi titik perbedaan
Gagasan pembangunan fasilitas MRO C-130J disebut murni berasal dari Amerika Serikat dan belum masuk ke tahap diskusi lebih lanjut dengan Indonesia. Sejumlah sumber kredibel menyebut Washington sempat menjajaki beberapa bandar udara di Indonesia yang berpotensi dijadikan lokasi fasilitas itu.
Namun, Jakarta menegaskan bahwa yang tersedia hanyalah Bandara Kertajati. Di sisi lain, bandara itu dinilai memerlukan investasi besar dan waktu yang lama untuk siap membangun fasilitas MRO yang representatif.
Perbedaan pandangan itu masih menjadi titik sengketa antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Bandara Kertajati sendiri juga disebut sulit berkembang dari sisi penerbangan niaga karena isu catchment area.
Dampak politik dan keraguan dari Washington
Kontroversi di Indonesia membuat diskursus yang masih dalam tahap awal ini ikut dibingkai secara politik. Muncul kecurigaan bahwa fasilitas itu akan menjadi pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia.
Kalangan diplomatik dan pertahanan Amerika Serikat disebut tidak nyaman dengan pembingkaian seperti itu. Washington membutuhkan lebih banyak mitra di Asia Pasifik untuk memajukan kepentingan geopolitiknya dalam menghadapi Cina.
Dalam situasi seperti itu, proses menuju kesepakatan tampak tidak sederhana. Perbedaan lokasi, kontroversi politik, dan kebutuhan Amerika Serikat untuk bergerak cepat membuat pembicaraan ini masih jauh dari tuntas.
Peluang bisnis yang belum dimaksimalkan
Di balik tarik-menarik lokasi, ada dimensi bisnis yang dinilai justru lebih penting. Jika pendekatannya murni bisnis, peluang untuk memajukan industri MRO domestik terbuka lebih lebar.
PT GMF AeroAsia Tbk disebut sudah membangun kemampuan MRO C-130 varian lama selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan itu juga memperoleh kontrak modernisasi delapan C-130H dari Kementerian Pertahanan.
Kini, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk tersebut sedang membangun kapabilitas pemeliharaan dan perawatan C-130J bersama Marshall Group. Perusahaan asal Amerika Serikat itu dikenal memiliki spesialisasi dalam MRO semua varian C-130.
Jika tawaran pendirian fasilitas MRO C-130J dilihat sebagai urusan usaha, posisi tawar GMF disebut dapat bersaing dengan ST Engineering dan AIROD. Dalam pembacaan seperti ini, mitra lokal menjadi faktor penting, bukan hanya lokasi fisik fasilitas.
Soal Kertajati dan peran pemerintah
Pandangan yang mengemuka menunjukkan bahwa urusan pemilihan lokasi seharusnya diserahkan kepada dunia usaha berdasarkan kebutuhan pasar. Pendapatan perusahaan tidak bisa lahir dari perintah atau komando pemerintah, sementara pengelolaan birokrasi berbeda dari mengurus bisnis.
Karena itu, jika fasilitas MRO C-130 milik GMF di Bandara Soekarno-Hatta dinilai layak menjadi pusat MRO C-130J untuk Asia Pasifik, opsi itu tetap terbuka. Begitu juga dengan kemungkinan perseroan pemeliharaan dan perawatan pesawat berpindah ke Kertajati, yang pada akhirnya perlu ditentukan oleh keputusan bisnis.
Di tengah semua perdebatan itu, Indonesia masih berada dalam posisi penting karena punya ekosistem MRO C-130 lama dan kapasitas industri yang sedang tumbuh. Pertanyaannya kini bukan hanya di mana fasilitas C-130J akan dibangun, tetapi juga siapa yang paling siap menangkap peluang ketika pasar regional mulai bergerak.
