Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jawa Timur berhenti beroperasi sementara setelah Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Keputusan ini menyorot satu persoalan utama yang kini jadi perhatian: banyak dapur MBG belum memenuhi standar higiene dan sanitasi yang diwajibkan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut penghentian sementara itu berlaku karena sejumlah SPPG belum melengkapi persyaratan administrasi dan standar mutu yang menjadi syarat utama program. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mendukung penuh langkah BGN demi menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Standar yang belum terpenuhi
Salah satu syarat penting yang belum dipenuhi adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Dokumen ini menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan makanan sudah memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.
Karena belum mengantongi SLHS, ratusan SPPG di Jawa Timur tidak diperbolehkan beroperasi sementara waktu. Aktivitas baru bisa berjalan lagi setelah seluruh persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi.
Emil menegaskan bahwa ketegasan itu diperlukan agar program MBG berjalan dengan aman. Ia menyebut tenggat waktu harus dihormati oleh SPPG yang belum siap memenuhi ketentuan.
Pemprov ikut dorong percepatan dokumen
Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur juga bergerak untuk membantu percepatan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan pengelola SPPG. Koordinasi dilakukan bersama BGN, pemerintah kabupaten dan kota, serta para kepala satuan pelayanan.
Emil mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan agar para koordinator regional, koordinator wilayah, hingga kepala SPPG bisa menjalankan tugas dengan baik. Dalam proses itu, pemerintah daerah disebut siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi dan risiko dalam penyaluran program MBG bisa ditekan. Pemerintah menempatkan aspek keamanan pangan dan kepatuhan administrasi sebagai dasar sebelum dapur kembali beroperasi.
Dampak ke pelaksanaan MBG di daerah
Penutupan sementara 372 SPPG menambah sorotan terhadap kesiapan infrastruktur pelaksana MBG di Jawa Timur. Situasi ini menunjukkan bahwa standar operasional tidak bisa ditunda, terutama saat program menyangkut makanan bagi masyarakat.
BGN mengambil langkah serupa terhadap SPPG yang belum memenuhi standar, dan Emil menyatakan Pemprov Jatim mendukung kebijakan itu. Dengan begitu, seluruh dapur pelaksana diharapkan segera melengkapi syarat higiene sanitasi dan administrasi sebelum kembali aktif melayani program.
Source: harian.disway.id-
-
-
-
