Konsolidasi pelayanan publik yang digelar secara virtual itu menjadi sorotan karena menempatkan integritas aparatur sebagai pesan utama. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari cepatnya layanan, tetapi juga dari jujur, profesional, dan bertanggung jawabnya para pelaksana.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Zoom Meeting. Dari sisi daerah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, serta seluruh pejabat manajerial dan jajaran terkait.
Integritas jadi penekanan utama
Dalam arahannya, Yusril memberi apresiasi kepada jajaran yang dinilainya telah bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab saat melayani masyarakat. Ia juga menekankan bahwa setiap aparatur negara wajib menjaga integritas, profesionalisme, dan etika dalam menjalankan tugas.
Pesan itu sekaligus menggarisbawahi bahwa pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari disiplin moral aparatur. Di saat yang sama, Yusril meminta dukungan terhadap proses penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Kemenkum Jatim dalam konsolidasi
Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan bahwa konsolidasi ini menjadi ruang penyelarasan sikap dan kerja di lingkungan pelayanan hukum. Keterlibatan pimpinan wilayah dan para pejabat struktural menandakan pentingnya arahan pusat untuk diterapkan secara seragam di daerah.
Fokus pada pelayanan publik juga menempatkan jajaran Kemenkum Jatim sebagai bagian dari garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penekanan pada integritas menjadi relevan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.
Arahan yang mengikat seluruh aparatur
Pernyataan Yusril tidak hanya ditujukan kepada satuan kerja tertentu, tetapi kepada seluruh aparatur negara yang terlibat dalam pelayanan dan penegakan hukum. Ia menekankan bahwa profesionalisme harus berjalan seiring dengan etika agar setiap tugas dapat dilaksanakan sesuai aturan.
Melalui konsolidasi ini, pesan yang mengemuka adalah pentingnya menjaga standar kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Bagi jajaran Kementerian Hukum di Jawa Timur, arahan tersebut menjadi penegasan agar pelayanan publik tetap berada dalam koridor integritas dan ketentuan hukum yang berlaku.