Pemprov Jawa Barat mempercepat pembentukan holding BUMD Sanggabuana yang ditargetkan rampung pada 2026. Langkah ini didorong untuk mengonsolidasikan puluhan BUMD agar kinerja dan pendapatan perusahaan daerah bisa naik.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sudah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi itu dilakukan agar pembentukan holding berjalan sesuai aturan dan tidak menemui hambatan.
37 BUMD akan masuk holding
Herman menyebut sedikitnya 37 BUMD di Jawa Barat akan masuk ke dalam holding tersebut. Ia menilai konsolidasi ini penting agar perusahaan daerah bisa bekerja lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pemprov Jabar juga mendorong agar BUMD yang sudah sehat bisa lebih produktif. Sementara itu, BUMD yang masih bermasalah akan dibenahi melalui restrukturisasi.
“Bagi yang belum sehat, kita restrukturisasi agar cepat sehat,” kata Herman. Ia juga menyebut harapannya agar kinerja, pendapatan, dan laba BUMD meningkat sehingga bisa mendorong perekonomian daerah dan memberi layanan terbaik.
Kemendagri beri dukungan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungannya terhadap rencana itu. Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan, termasuk melalui BUMD.
Agus menilai BUMD yang maju akan mampu menghasilkan dividen dan meningkatkan pelayanan publik. Ia juga mengatakan kondisi itu akan membuka lebih banyak kerja sama serta mendorong kenaikan pendapatan asli daerah.
“Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik kesejahteraan masyarakat cepat meningkat pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan,” ujar Agus. Ia menambahkan, daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama untuk meningkatkan pendapatan.
