Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan sekolah swasta akan tetap menjadi penyangga bagi calon siswa yang tak tertampung di SMA/SMK negeri. Untuk warga dari keluarga tidak mampu, Dedi Mulyadi memastikan ada skema biaya pendidikan gratis, meski kebijakan itu berlaku terbatas.
Pernyataan itu muncul setelah kisruh Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di Jabar memicu protes orang tua murid. Dedi menempatkan persoalan itu sebagai sinyal bahwa daya tampung sekolah negeri masih belum cukup untuk menampung seluruh calon peserta didik.
Gratis, tetapi terbatas untuk warga rentan
Dedi menjelaskan, pemprov menjamin aspek finansial bagi warga yang terdampak karena tidak lolos SPMB, terutama dari klaster ekonomi rentan. Mereka diarahkan tetap bisa bersekolah di sektor swasta tanpa dibebani biaya pendidikan.
“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta,” kata Dedi di Bandung.
Skema ini disebut sebagai solusi konkret atas keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri. Di sisi lain, kebijakan itu juga menjadi jalan keluar agar calon siswa yang tersingkir dari sekolah negeri tetap memiliki akses pendidikan.
Kemarahan orang tua dinilai bukan kesalahan warga
Dedi menegaskan bahwa kemarahan orang tua yang anaknya tak lolos SPMB bukanlah kesalahan warga. Ia menyebut situasi itu sebagai potret kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.
Pernyataan itu disampaikan usai viralnya orang tua murid yang mengamuk di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Aksi tersebut terjadi karena anak-anak mereka terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi.
Ia juga menyebut pemerintah daerah belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke dalam ekosistem pendidikan milik pemerintah. Menurut dia, keterbatasan itu masih nyata pada sekolah negeri dan guru negeri.
Persaingan makin ketat karena pendaftar luar pemetaan
Dedi menjelaskan, ketatnya persaingan SPMB di lapangan juga diperparah oleh pendaftar dari luar pemetaan wilayah. Pendaftar tambahan itu ikut masuk ke sekolah tertentu dan menggeser posisi calon siswa setempat.
“Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut,” katanya. Akibatnya, peringkat calon siswa bisa turun dan memunculkan kekhawatiran tidak terpetakan di sekolah negeri.
Ia juga menyinggung aksi protes di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurut Dedi, orang tua yang bersangkutan sempat menolak memberikan identitas anak dan sekolah tujuan ketika hendak dibantu petugas.
“Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya,” ucapnya.
Wacana kembali ke NEM, tapi kewenangan pusat
Menanggapi desakan publik agar sistem penerimaan dikembalikan memakai Nilai Ebtanas Murni atau nilai ujian, Dedi mengaku sejalan. Namun, ia menegaskan aturan kelulusan dan masuk sekolah negeri berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Ia menyebut ketentuan itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, Pemprov Jabar hanya mengikuti dan menyelaraskan aturan yang ditetapkan kementerian.
“Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” tutur Dedi. Di tengah kisruh penerimaan siswa, pemprov kini menempatkan sekolah swasta sebagai opsi penting, dengan jaminan gratis yang diarahkan khusus untuk keluarga miskin dan warga yang paling rentan.