Ribuan mahasiswa dari puluhan kampus mengepung Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung dan menjadikan replika guillotine sebagai simbol protes. Aksi di Jalan Diponegoro itu menegaskan kekecewaan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah dan apa yang mereka nilai sebagai mandeknya respons atas aspirasi publik.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, menyebut massa yang hadir berjumlah sekitar 1.200 orang lebih dan datang dari sekitar 23 kampus di Jawa Barat. Ia mengatakan aksi itu merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya di lokasi yang sama, sekaligus puncak dari penumpukan kekecewaan mahasiswa.
Kritik pada pemerintah dan ruang demokrasi
Risaldi menegaskan aksi tersebut bukan gerakan spontan. Menurut dia, mahasiswa sudah lama menyampaikan aspirasi, tetapi tidak melihat tindak lanjut yang memadai dari pemerintah.
Ia juga menyoroti gaya komunikasi pemerintah yang dinilai tidak substansial. Di mata mahasiswa, sejumlah kebijakan yang diambil belum menyentuh persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum memperlihatkan langkah strategis yang signifikan. Mereka juga mengangkat isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di ruang publik.
Perwakilan KM ITB, Nahdah Nabillah, mengkritik pengelolaan fiskal negara. Ia menilai anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Nahdah juga meminta pemerintah memperbaiki koordinasi internal dan komunikasi publik. Menurut dia, kebijakan harus berbasis data agar tidak memicu polarisasi informasi.
Guillotine dan tuntutan mahasiswa
Replika guillotine setinggi sekitar dua meter dibawa massa sebagai simbol protes dan kritik terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Selain itu, mahasiswa mengibarkan spanduk dan poster yang memuat tuntutan seputar ekonomi, kebijakan publik, dan reformasi kelembagaan.
Aksi berjalan dengan orasi bergantian dari perwakilan berbagai kampus. Massa kemudian menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah.
Tuntutan itu mencakup stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan harga BBM, dan evaluasi program pemerintah. Mereka juga menyoroti APBN, kabinet, serta isu hak asasi manusia.
Hingga sore, aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah seluruh tuntutan disampaikan, massa membubarkan diri secara bertahap.