Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu pijakan penting untuk membaca arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang kuat harus bertumpu pada data yang akurat, bukan sekadar perkiraan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6). Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah, dan jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Data jadi dasar membaca ekonomi daerah
Luthfi meminta agar data yang dihimpun BPS diisi semaksimal mungkin karena data akan memberi fakta tentang kondisi ekonomi. Menurut dia, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.
Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibangun dari basis data yang jelas. Karena itu, ia mengajak bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.
36.891 petugas turun di Jawa Tengah
Di Jawa Tengah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode itu, sebanyak 36.891 petugas akan terlibat dalam pendataan di seluruh wilayah Jateng.
Jumlah petugas yang besar menunjukkan skala kerja sensus yang luas. Pemerintah daerah berharap proses ini dapat menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih rinci untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
Pelaku usaha diminta terbuka saat didata
Luthfi mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka ketika didata petugas sensus. Ia memastikan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Menurut Luthfi, keterbukaan masyarakat akan membantu pemerintah membaca potensi ekonomi daerah dengan lebih tepat. Data yang akurat juga disebutnya menjadi pijakan agar pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras.