Badan Pusat Statistik menargetkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat menjangkau 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga. Pendataan ini diproyeksikan menjadi upaya terbesar sepanjang sejarah pendataan ekonomi daerah.
Untuk mencapai target itu, BPS akan mengerahkan 40.573 petugas lapangan. Mereka akan bergerak door-to-door dari wilayah perkotaan sampai pedesaan, termasuk permukiman padat yang banyak menjadi lokasi usaha mikro tanpa plang.
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa sensus ini sangat bergantung pada ketelitian pendataan usaha informal dan digital. Ia menyebut banyak usaha tidak memiliki nama atau toko, tetapi tetap menghasilkan omzet dan harus tertangkap dalam pendataan.
Peluncuran resmi sensus dilakukan di Lembur Pakuan, Subang, pada Minggu (21/6). Dalam kesempatan itu, Sonny menyoroti bahwa usaha rumahan dan aktivitas ekonomi digital kini semakin menjamur di rumah-rumah warga.
Dukungan juga datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menghadirkan terobosan teknologi melalui aplikasi Jabar Eco Tech, yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia.
Aplikasi itu melibatkan peran RT, RW, hingga ketua lingkungan untuk melakukan eco tagging. Sistem ini mencatat koordinat geospasial setiap titik usaha, mulai dari warung kelontong sampai home industry digital.
Data yang terkumpul akan menjadi peta digital dinamis. BPS diharapkan bisa memetakan distribusi ekonomi lokal secara lebih cepat dan real-time.
Dedi menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ia menyebutnya sebagai investasi kebijakan dan mendorong agar sensus ekonomi dilakukan setiap tahun karena dinamika usaha di Jawa Barat bergerak cepat.
Dalam acara yang sama, Dedi mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Ia juga mengajak Bank Indonesia, Apindo, dan OJK untuk menandatangani komitmen bersama.
Pembahasan lanjutan akan mencakup mekanisme pendanaan, koordinasi sumber daya manusia, dan perlindungan data. Tiga hal itu disebut sebagai poin krusial untuk memastikan pendataan berjalan efektif.
Sensus Ekonomi 2026 juga ditujukan untuk mengungkap struktur ekonomi mikro yang selama ini terabaikan. Sasaran utamanya mencakup usaha rumahan, penjual online, dan pelaku ekonomi kreatif yang belum tercatat dalam sistem perizinan resmi.
Hasil sensus akan menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan pemerintah. Pemanfaatannya mencakup subsidi, insentif perpajakan, hingga program pelatihan kewirausahaan.
Dengan pendekatan partisipatif dan dukungan digital, Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat berpeluang menjadi model nasional. Pendataan ini diarahkan bukan hanya untuk menghitung usaha, tetapi juga memahami cara ekonomi rakyat benar-benar bergerak.
