Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Jawa Tengah turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Semarang. Aksi itu memanas saat massa menggoyang pagar besi setinggi sekitar dua meter karena menilai aspirasi mereka belum direspons wakil rakyat.
Sorotan utama aksi ini datang dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat. Massa menyinggung pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan warga, pelemahan rupiah, hingga pelaksanaan sejumlah program nasional yang dianggap perlu dievaluasi.
Pakar, program, dan keresahan di lapangan
Dalam orasinya di Jalan Pahlawan, peserta aksi meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Salah satu orator bahkan meneriakkan, “Mugi-mugi pemerintah sadar, hati nuraninya tergugah. Mugo-mugo listrike yo ora mati.”
Koordinator Lapangan aksi, Andre Bahtiar, menyebut mahasiswa datang membawa berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Ia menegaskan, tujuan program pemerintah memang baik, tetapi pelaksanaannya harus dievaluasi menyeluruh agar tidak memunculkan persoalan baru.
Andre juga menyoroti adanya potensi penyimpangan dan korupsi jika program dijalankan tanpa pengawasan yang kuat. Karena itu, mahasiswa meminta evaluasi terhadap program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah di lapangan.
Kritik pembangunan dan permintaan dialog
Selain isu listrik dan program nasional, mahasiswa juga mengkritik pembangunan yang dinilai kerap mengabaikan dampak lingkungan. Mereka menilai pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan.
Di tengah memanasnya aksi, mahasiswa menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kericuhan. Mereka justru menuntut ruang dialog terbuka dengan pemerintah dan DPRD Jawa Tengah agar suara mahasiswa dan keresahan masyarakat bisa didengar secara langsung.
