Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep belum juga berfungsi optimal meski keduanya sudah diresmikan beberapa tahun lalu. Dua proyek yang menelan anggaran sekitar Rp60 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kini kembali menjadi sorotan karena belum memberi manfaat maksimal bagi warga kepulauan.
Kondisi ini memunculkan desakan agar Pemprov Jatim segera turun tangan dan menuntaskan kendala yang menghambat operasional pelabuhan. DPRD Sumenep menilai fasilitas tersebut tidak boleh dibiarkan terbengkalai setelah dibangun dengan dana besar.
Anggota DPRD Sumenep, Juhari, meminta pemerintah provinsi serius menyelesaikan persoalan yang membuat kedua pelabuhan itu belum dipergunakan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan, Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang seharusnya sudah masuk tahap pemanfaatan penuh untuk masyarakat.
Menurut Juhari, dua pelabuhan itu punya posisi strategis sebagai penghubung antarpulau dan penopang aktivitas ekonomi warga kepulauan. Bahkan, Pelabuhan Dungkek sejak awal diproyeksikan menjadi pelabuhan berskala nasional.
Ia juga menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu terus membangun komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim. Koordinasi itu dinilai penting agar aset yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah tidak berhenti sebagai bangunan yang tak berfungsi.
Masalah teknis dan tuntutan penyempurnaan
Juhari mempertanyakan mengapa pelabuhan yang pembangunannya disebut sudah rampung itu belum juga beroperasi hingga sekarang. Ia menyebut, bila hambatannya ada pada persoalan teknis seperti panjang dermaga yang belum memenuhi kebutuhan operasional, maka penyempurnaan harus segera dilakukan.
Ia menilai perencanaan sejak awal seharusnya sudah dibuat lebih matang agar masalah seperti itu tidak muncul di kemudian hari. Jika memang dimensi dermaga masih kurang, pemerintah diminta menambahnya supaya pelabuhan benar-benar bisa digunakan.
Persoalan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang juga disebut hampir selalu muncul dalam pembahasan DPRD Sumenep. Dalam setiap rapat pandangan umum, seluruh fraksi disebut terus mendorong agar pemerintah mencari solusi atas belum berfungsinya kedua fasilitas tersebut.
Juhari menambahkan bahwa Bupati Sumenep juga siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar pelabuhan di Kecamatan Dungkek itu segera mendapat perhatian serius. Ia menegaskan, pembangunan yang memakai uang rakyat tidak semestinya dibiarkan tanpa kepastian pemanfaatan.
“Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Juhari, yang juga mengingatkan agar Pemprov Jatim benar-benar memastikan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang segera difungsikan sesuai tujuan pembangunannya. Menurutnya, masyarakat kepulauan berhak merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang sudah lama dibangun itu.
