Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti perlunya komunikasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD dalam pengelolaan APBD. Ia menilai keterlibatan DPRD harus lebih konsisten, terutama saat pemerintah daerah mengambil kebijakan strategis yang menyangkut anggaran.
Sorotan itu muncul setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026). Menurut Ono, penguatan komunikasi menjadi kunci agar proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tetap sesuai prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Pergeseran anggaran jadi perhatian
DPRD Jawa Barat mencatat telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD. Ono menilai praktik itu perlu dibenahi agar setiap perubahan anggaran dapat diketahui dan dibahas secara lebih terbuka.
Ia menekankan bahwa mekanisme pergeseran anggaran seharusnya ditempuh melalui koordinasi yang lebih intensif antara gubernur, TAPD, dan DPRD. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak menimbulkan jarak dalam hubungan kerja antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Defisit 2026 dan koreksi fiskal
Selain soal komunikasi anggaran, DPRD Jawa Barat juga memberi perhatian pada potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,7 triliun. Ono menyebut, sejak awal pembahasan APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengantisipasi kemungkinan koreksi fiskal berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi perhatian, termasuk perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta adanya belanja wajib yang harus dipenuhi. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan analisis lebih mendalam terhadap proyeksi pendapatan.
Analisis itu mencakup penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan sumber pendapatan lain. DPRD ingin seluruh keputusan penanganan defisit bertumpu pada data yang komprehensif agar pilihan antara efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian program dapat dinilai secara objektif.
Program prioritas dan kondisi ekonomi warga
Di tengah penyesuaian fiskal, Ono menegaskan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap dijaga. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena perubahan pada struktur anggaran.
DPRD juga meminta pemerintah daerah mencermati kondisi ekonomi riil masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat 5,85 persen, Ono menilai angka itu masih perlu dianalisis lebih jauh karena sebagian dipengaruhi tingginya belanja pemerintah.
Menurut dia, masyarakat masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari penurunan daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga barang, hingga tekanan pada sektor industri. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada konsumsi dan investasi di daerah.
Dorongan optimalkan pendapatan daerah
Selain belanja dan defisit, DPRD Jawa Barat mendorong penguatan sumber pendapatan daerah. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), karena saat ini kontribusi terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dua sumber utama, sementara sejumlah BUMD lain dinilai perlu meningkatkan kinerja.
DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding maupun merger perusahaan daerah. Langkah itu dipandang dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperbesar kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah juga mendapat perhatian. DPRD mendorong aset daerah dioptimalkan sebagai sumber peningkatan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak atau retribusi baru.
Dengan dorongan komunikasi yang lebih intensif, DPRD berharap pengelolaan APBD Jawa Barat bisa lebih efektif dan akuntabel. Ono menegaskan arah kebijakan anggaran tetap harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.