Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda menjadi sorotan karena sudah mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat. Persetujuan itu membuat usulan tersebut masuk ke tahapan legislasi berikutnya dan memperlihatkan bahwa pembahasan identitas daerah ini bergerak ke level yang lebih serius.
Di saat yang sama, rencana ekspor beras ke Singapura ikut menarik perhatian karena dinilai bisa membantu menyerap surplus produksi dalam negeri. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, melihat langkah itu juga berpotensi memperkuat kerja sama pangan dan ketahanan pasok kedua negara.
Dukungan politik untuk nama Tatar Sunda
Wacana perubahan nama provinsi dari Jawa Barat ke Tatar Sunda bukan lagi sekadar gagasan awal. Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat sudah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan tersebut ke proses legislasi berikutnya.
Langkah itu menempatkan isu pergantian nama provinsi sebagai salah satu pembahasan paling menonjol di daerah. Jika proses terus berlanjut, pembahasan tidak hanya menyentuh administrasi, tetapi juga identitas kultural yang melekat pada wilayah tersebut.
Ekspor beras dan peluang serap surplus
Dari sisi ekonomi pangan, rencana ekspor beras ke Singapura dipandang punya nilai strategis. Esther Sri Astuti menilai langkah ini dapat menyerap surplus produksi domestik yang selama ini menjadi perhatian dalam pengelolaan pasokan beras nasional.
Ia juga menyoroti manfaat lain dari rencana tersebut, yakni penguatan kerja sama pangan dan ketahanan pasok antara Indonesia dan Singapura. Dengan begitu, ekspor tidak hanya dibaca sebagai transaksi perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan keamanan pangan kawasan.
Kasus narkotika sintetis di Bogor
Di Bogor, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menyita barang bukti narkotika jenis cairan sintetis atau spray serta bibit sintetis senilai hampir Rp1 miliar. Penyitaan itu terjadi setelah petugas meringkus tersangka berinisial NS, 31 tahun, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus ini menunjukkan masih adanya peredaran narkotika sintetis bernilai besar yang beredar di wilayah penyangga Jakarta. Nilai barang bukti yang mendekati Rp1 miliar menegaskan skala ancaman dari jaringan semacam ini.
PBB hadapi tekanan dana
Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut akan kehabisan dana tunai pada Agustus. PBB juga masih menunggu kontribusi agar bisa tetap beroperasi seusai September.
Kondisi ini menandakan tekanan keuangan yang bisa memengaruhi jalannya aktivitas organisasi dunia tersebut. Ketergantungan pada kontribusi negara anggota kembali menjadi isu penting ketika kebutuhan operasional terus berjalan.
Dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus MBG
Sorotan lain datang dari Kejaksaan Agung yang menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional. Perkara itu berkaitan dengan periode 2025–2026 dan menambah dimensi baru dalam penyidikan yang sedang berjalan.
Temuan tersebut membuat kasus MBG tidak hanya menyentuh aspek tata kelola anggaran, tetapi juga potensi keterlibatan aparat aktif. Situasi ini menjadikan penanganan kasus tersebut semakin sensitif karena berkaitan dengan program publik yang mendapat perhatian luas.
