Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan kembali menguat setelah DPRD Jawa Barat memastikan akan menindaklanjuti usulan itu. Dorongan tersebut datang dari sejumlah akademisi, tokoh, dan budayawan Sunda yang telah menyiapkan naskah akademik sebagai dasar kajian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan resmi dengan para pengusul. Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRD, Komisi I, dan unsur pimpinan fraksi hadir untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan.
Ketimpangan fiskal ikut jadi sorotan
Ono menegaskan, pembahasan nama provinsi tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang lebih mendasar. Salah satu yang paling disorot adalah ketimpangan fiskal antara Jawa Barat dan provinsi lain di Pulau Jawa.
Ia menilai Jawa Barat masih menghadapi ketidakadilan dalam distribusi fiskal jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut dia, perbedaan jumlah kabupaten/kota dan desa ikut memengaruhi dasar penentuan kebijakan pemerintah pusat.
Ono menyebut isu itu harus menjadi bagian dari perjuangan DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat. Ia mengaitkannya dengan keadilan fiskal, pendekatan pelayanan publik, dan tujuan akhir agar masyarakat Jawa Barat sejahtera.
Identitas budaya Sunda masuk dalam pembahasan
Selain urusan fiskal, perubahan nama juga dipandang sebagai upaya memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda yang menjadi mayoritas di Jawa Barat. Karena itu, usulan tersebut tidak hanya dibaca sebagai soal administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan jati diri daerah.
DPRD Jawa Barat menegaskan proses pembahasannya tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Lembaga legislatif itu akan membuka ruang diskusi yang luas agar berbagai pandangan masyarakat bisa tertampung.
Ono mengatakan DPRD akan lebih banyak menggelar public hearing dan sosialisasi. Langkah itu ditempuh agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
