Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memicu respons beragam dari Generasi Z di Bandung. Di tengah berbagai persoalan yang dianggap lebih mendesak, sebagian besar anak muda menilai usulan itu belum punya urgensi yang kuat.
Sabrina, 26 tahun, warga Cibaduyut, termasuk yang menolak gagasan tersebut. Ia menilai nama Jawa Barat sudah sangat melekat dan tidak perlu diubah.
Menurut Sabrina, pemerintah juga perlu berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang menyangkut identitas daerah. Ia menilai dampak pergantian nama bisa memengaruhi beberapa aspek dan harus dikaji serius.
Ia mengaku sudah mendengar isu ini sejak dua atau tiga tahun lalu dan melihat wacana itu kembali naik ke permukaan. Dari sudut pandangnya, pembahasan seperti ini sebaiknya tidak menggeser prioritas lain yang lebih mendesak.
Sabrina justru mendorong pemerintah fokus pada pemekaran wilayah. Ia menilai pembentukan Kabupaten Bandung Timur lebih layak diprioritaskan karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya dinilai besar.
Kerumitan administrasi jadi kekhawatiran
Fatur, 22 tahun, juga mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut. Ia menyebut tidak melihat urgensi yang jelas sehingga nama provinsi sebaiknya tetap dipertahankan.
Kekhawatiran Fatur terutama tertuju pada urusan birokrasi. Ia menilai pemutakhiran data kependudukan bisa merepotkan warga karena berpotensi membuat mereka bolak-balik mengurus catatan sipil dan menghadapi antrean panjang.
Ia juga menyinggung kemungkinan layanan daring ikut terkendala jika proses dilakukan serempak. Menurutnya, sistem online pun bisa eror jika beban pengurusannya terlalu besar.
Nada penolakan yang lebih keras datang dari Gilang. Ia menilai pemerintah seharusnya menolak usulan tersebut karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit.
Bagi Gilang, pemerintah sebaiknya lebih dulu membahas isu yang dianggap jauh lebih penting. Ia menyebut keamanan warga dan tekanan ekonomi sebagai persoalan yang lebih mendesak, bahkan hingga membuat banyak orang hanya berfokus pada upaya bertahan hidup.
Ada juga yang melihat sisi promosi budaya
Di sisi lain, Jovan, 24 tahun, justru mendukung gagasan tersebut. Sebagai warga asli, ia melihat perubahan nama bisa menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan budaya Sunda di mata dunia.
Jovan menilai pelestarian budaya bisa diperkuat lewat identitas daerah yang lebih menonjol. Meski begitu, ia tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar wacana itu dikaji secara komprehensif. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak memunculkan efek domino di daerah lain.
Perdebatan soal nama Provinsi Sunda menunjukkan adanya dua arus pandangan di kalangan Gen Z: sebagian melihatnya sebagai simbol budaya yang patut didorong, sementara yang lain menilainya belum relevan dengan kebutuhan warga saat ini. Di Bandung, suara yang paling keras justru datang dari tuntutan agar pemerintah lebih dulu menyelesaikan urusan yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
