Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mulai menyedot perhatian di Bandung, tetapi respons di lapangan justru memperlihatkan jarak antara wacana politik dan kebutuhan harian warga. Sejumlah pedagang menilai pembahasan itu belum mendesak dibanding persoalan yang langsung memengaruhi ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan hidup masyarakat.
Usulan perubahan nama itu bahkan sudah dibahas Komisi I DPRD Jabar untuk diteruskan ke tahap legislasi. Meski begitu, para pedagang yang ditemui di Kota Bandung lebih menyoroti urusan praktis yang mereka anggap jauh lebih penting untuk segera diselesaikan.
Pedagang pilih fokus ke kebutuhan harian
Mahmud, 56 tahun, pedagang di kawasan BEC, menilai wacana tersebut terasa kurang penting untuk dibahas sekarang. Ia menilai pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Mahmud, persoalan ekonomi dan akses pendidikan yang terjangkau masih jauh lebih mendesak. Ia juga menyinggung bahwa masyarakat masih menghadapi beban hidup lain yang tidak ringan.
"Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh, a. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang)," ujarnya saat berbincang dengan detikJabar.
Sorotan soal wilayah dengan kultur berbeda
Penolakan serupa datang dari Ganjar, 37 tahun, pedagang kelontong di wilayah Dago, Kota Bandung. Ia mempertanyakan nasib warga di daerah yang memiliki kultur berbeda jika nama provinsi benar-benar diubah menjadi Provinsi Sunda.
Ganjar menyinggung wilayah seperti Cirebon dan Indramayu yang menurutnya tidak menggunakan Bahasa Sunda dalam keseharian. Ia juga menyebut Depok dan Bekasi yang dinilai lebih dekat secara budaya dengan Jakarta.
"Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga," katanya.
Ada pula yang memilih menunggu arah kebijakan
Di tengah penolakan dan keraguan itu, Sudiran, 50 tahun, pedagang kopi di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, memilih bersikap lebih netral. Ia mengaku hanya mengikuti perkembangan wacana yang sedang ramai dibahas.
Sudiran mengatakan pada dasarnya tidak keberatan jika perubahan nama memang dianggap penting. Namun ia menekankan agar kebijakan untuk rakyat tidak sampai diabaikan.
"Kalau saya mah ikut-ikutan aja kang, setuju-setuju aja. Kalau emang dirasa penting, silakan diganti. Asalkan kebijakan buat rakyatnya juga jangan sampe dilupain, gitu aja," ucapnya.