Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, mendorong Pemprov Jatim mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur, terutama untuk wilayah kepulauan. Ia menilai percepatan itu penting karena akses antardaerah masih menjadi pekerjaan besar yang belum tuntas.
Huda menyebut infrastruktur di Jawa Timur tidak bisa dipandang hanya dari sisi daratan. Menurut dia, wilayah kepulauan juga membutuhkan akses transportasi yang memadai agar mobilitas warga tidak terus bergantung pada perjalanan laut yang memakan waktu lama.
Fokus pada pelabuhan dan penyeberangan
Dalam keterangannya kepada Sudutkota.id pada Jumat (10/7/2026), Huda menjelaskan bahwa pembangunan di kawasan kepulauan tidak cukup hanya berbicara soal jalan. Pelabuhan, sarana penyeberangan, hingga peremajaan kapal juga harus masuk dalam prioritas agar konektivitas benar-benar terbentuk.
Ia menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih harus menempuh perjalanan laut selama 6 hingga 8 jam. Dengan kualitas pelabuhan dan transportasi yang lebih baik, waktu tempuh itu diharapkan bisa dipersingkat dan aktivitas warga menjadi lebih efisien.
| Fokus Infrastruktur | Masalah yang Disorot | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Jalan dan konektivitas antardaerah | Akses antarwilayah belum optimal | Mobilitas masyarakat lebih cepat |
| Pelabuhan dan penyeberangan | Perjalanan laut masih 6-8 jam | Waktu tempuh lebih singkat |
| Peremajaan kapal | Sarana transportasi perlu ditingkatkan | Layanan transportasi lebih memadai |
Dampak ke layanan publik dan ekonomi
Menurut Huda, infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi disebut akan ikut terdorong jika konektivitas antarwilayah semakin lancar.
Ia juga menilai penguatan infrastruktur akan memberi efek ke pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan. Karena itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong agar perhatian pemerintah provinsi tidak tertahan di proyek-proyek daratan saja.
Swasta boleh terlibat, APBN tetap dibutuhkan
Huda menegaskan keterlibatan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan masalah selama mengikuti aturan yang berlaku. Menurut dia, APBD Jawa Timur tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan, termasuk proyek besar seperti jalan tol dan pelabuhan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi tetap wajib menghadirkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Sumber dana bisa berasal dari APBN, APBD, maupun investasi swasta, selama seluruhnya ditempatkan sebagai bagian dari skema teknis yang sesuai kebutuhan lapangan.
Untuk pembangunan pelabuhan, Huda menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan karena nilai investasinya mencapai sekitar Rp 20 Triliun. Dengan APBD Jatim yang disebut berada di kisaran Rp 27 Triliun hingga Rp 30 Triliun, pembiayaan proyek sebesar itu dinilai tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan dana daerah.
Karena itu, Huda meminta Pemprov Jatim lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proyek pelabuhan bisa segera direalisasikan. Ia tetap optimistis pembangunan tersebut dapat terwujud selama perencanaannya matang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur.
