Kenapa Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Ini Alasannya

Penanganan Banjir Sumatra Tanpa Status Bencana Nasional

Pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional untuk banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski begitu, penanganan bencana tetap dilakukan dengan skala nasional dan memaksimalkan seluruh sumber daya negara.

Menko PMK Pratikno menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan semua kementerian, lembaga, TNI, dan Polri untuk mengerahkan kekuatan penuh. Instruksi ini memastikan respons penanganan bencana berjalan secara komprehensif dan terkoordinasi.

Alasan Tidak Tetapkan Status Bencana Nasional

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penetapan status bukan hal utama yang diprioritaskan pemerintah. Pemerintah menilai fokus utama adalah efektivitas penanganan, bukan label status bencana.

Prasetyo mengungkap ada banyak pertimbangan yang belum bisa disampaikan secara terbuka terkait status bencana nasional tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan saat ini sudah berjalan masif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional.

Ketersediaan Anggaran untuk Penanganan

Dari segi pendanaan, pemerintah pusat mendukung penuh pemerintah daerah dengan menyediakan anggaran yang cukup. Dana Siap Pakai dari APBN digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk penanggulangan banjir ini.

Presiden juga menginstruksikan kesiapan penambahan anggaran apabila dana awal dirasa kurang. Hal ini berlaku pula untuk TNI dan Polri yang menjadi garda terdepan dalam operasi tanggap bencana sehingga mendapat dukungan sumber daya keuangan penuh.

Bantuan Asing Belum Diperlukan

Terkait tawaran bantuan dari negara sahabat, pemerintah memilih untuk tidak membuka bantuan asing saat ini. Prasetyo mengatakan pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menangani situasi bencana secara mandiri.

Negara-negara sahabat memang telah menyampaikan keprihatinan dan tawaran bantuan. Namun, pemerintah menghargai niat baik tersebut dan menyatakan kesiapan penuh dalam mengatasi bencana tanpa tergantung pada bantuan luar.

Penanganan Banjir Berbasis Kekuatan Nasional

Secara garis besar, pemerintah memprioritaskan optimalisasi potensi nasional dalam mengatasi banjir Sumatra. Penanganan dilakukan terstruktur dengan dukungan penuh dari berbagai kementerian, lembaga, serta unsur keamanan.

Keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pengurangan prioritas. Justru, hal ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang menekankan respons cepat dan sinergi semua pihak demi penanganan efektif dan cepat.

Langkah-Langkah Penanganan Banjir oleh Pemerintah

1. Mengerahkan seluruh sumber daya kementerian, lembaga, TNI, dan Polri secara maksimal.
2. Memastikan anggaran tersedia melalui Dana Siap Pakai di APBN dan siap ditambah sesuai kebutuhan.
3. Mengkoordinasikan penanganan bencana secara nasional meskipun tidak menetapkan status bencana nasional.
4. Menolak bantuan asing saat ini karena kemampuan nasional sudah memadai.
5. Melaksanakan penanganan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Keputusan pemerintah ini didasarkan pada penilaian bahwa kesiapan dan kapasitas nasional sudah mencukupi untuk menanggulangi dampak banjir. Fokus utama tetap pada penanganan optimal dan penyelamatan masyarakat terdampak.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berusaha memastikan penanganan bencana berjalan efektif tanpa ketergantungan eksternal. Hal tersebut penting untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian dalam menghadapi bencana alam di Indonesia.