PDI Perjuangan menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam penutupan tersebut, partai ini menyampaikan rekomendasi yang memuat delapan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia ke depan.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, secara resmi membacakan sikap politik partai yang berlandaskan ideologi Pancasila dan ajaran pendiri bangsa. PDIP menegaskan pentingnya proses politik yang berpegang pada etika, keteladanan, dan kebenaran yang berpihak pada rakyat serta tunduk pada konstitusi negara.
Pemetaan Delapan Tantangan Nasional
PDIP mengidentifikasi delapan persoalan besar yang saling terkait dan semakin kompleks. Pertama, krisis keteladanan dalam bernegara yang muncul akibat penyimpangan etika dan perilaku para pemegang kekuasaan. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara.
Kedua, krisis ekologis serta bencana lingkungan yang makin meningkat. Partai menyoroti kesalahan dalam kebijakan tata ruang, konversi hutan secara tidak terkendali, serta industrialisasi yang terlalu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Dampak buruk kondisi ini secara langsung mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Ketiga, runtuhnya supremasi hukum yang menyebabkan hukum kehilangan nilai kemanusiaan dan keadilan. PDIP menilai kerusakan ini makin diperparah oleh masalah ekonomi struktural seperti keterbatasan anggaran negara, penumpukan utang luar negeri, hingga korupsi yang merajalela.
Keempat, persoalan ekonomi yang disebabkan deindustrialisasi dan ketidakseimbangan ekonomi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang menekan lapisan masyarakat bawah.
Kelima, praktik otoritarian populis yang bercokol di berbagai lini pemerintahan. PDIP mengkritisi kebijakan-kebijakan yang membungkam suara-suara kritis sehingga melemahkan mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.
Keenam, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip demokrasi dan good governance. Pelaksanaan politik yang tidak mengutamakan kehendak rakyat dianggap sebagai tantangan serius yang harus segera diperbaiki.
Ketujuh, dinamika geopolitik global yang menampilkan tren neootoritarianisme dan neoimperialisme. PDIP mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional dan arah pembangunan yang bisa terganggu oleh tekanan politik internasional.
Kedelapan, tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia. PDIP menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh menghadapi berbagai ancaman perpecahan.
Komitmen PDIP Menjawab Tantangan Bangsa
Melalui delapan tantangan tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia Raya yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri negara. Partai meletakkan nilai etika, moral, dan keteladanan sebagai panduan perjuangan politik ke depan.
Sikap resmi partai ini disusun agar Indonesia mampu melewati krisis keteladanan, mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan, memperkuat sistem hukum, serta memastikan pemerintahan berjalan adil dan demokratis. PDIP juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kedaulatan nasional dan menghadapi dinamika geopolitik dengan bijaksana.
Upaya ini diharapkan menjadi solusi konkret yang membantu Indonesia menavigasi tantangan kompleks di era modern. PDIP terus berkomitmen mengedepankan ideologi Pancasila dan prinsip konstitusional sebagai landasan utama kebijakan politik dan pembangunan nasional.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
