Muhammad Said Didu menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih adalah merebut kembali kedaulatan negara Indonesia. Ia menilai kedaulatan itu telah berada dalam cengkeraman oligarki yang mengendalikan ekonomi dan politik tanah air.
Menurut Said Didu, dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan signifikan dalam penguasaan aset dan sumber daya alam strategis. Hal ini terjadi akibat intervensi kelompok oligarki yang terorganisir dan mengontrol partai politik serta aparat penegak hukum secara ketat.
Kerusakan Penguasaan Aset Negara
Said Didu memberikan gambaran jelas mengenai menghilangnya kendali negara atas sektor tambang. Contohnya adalah bauksit dan aluminium yang pada era awal Presiden Jokowi sepenuhnya dikuasai pemerintah. Kini, hanya tersisa 8 persen kepemilikan bauksit oleh negara, sementara sisanya dikuasai investor asing, termasuk perusahaan asal China.
Pengurangan penguasaan ini juga terjadi di sektor nikel, yang sebelum 2014 masih 60-70 persen dikuasai negara. Saat ini, Said Didu menyebut angka kontrol negara atas aset nikel hanya tinggal sekitar 8 persen saja. Situasi serupa juga terjadi pada sektor ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang ekspansinya menjalar hingga desa. Model bisnis ini menggerus ekonomi kerakyatan dan mengalihkan perputaran uang dari daerah ke pusat.
Politik Dikuasai Oligarki
Lebih jauh, Said Didu menyoroti bagaimana partai politik saat ini berfungsi sebagai alat legitimasi oligarki. Menurutnya, hampir seluruh partai telah berada di bawah pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang hanya mengedepankan keuntungan oligarki.
Contoh konkrit yang disebutkan adalah keterlibatan pimpinan partai politik dalam proyek kontroversial seperti Meikarta dan sikap pasif mereka terhadap isu krusial seperti proyek PIK 2. Ketidakberanian partai untuk menolak ataupun mengkritik proyek bermasalah ini menunjukkan dominasi oligarki di kancah politik.
Penguasaan oligarki ini juga terwujud dalam legislasi negara. Said Didu menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menurutnya menjadi instrumen hukum bagi oligarki untuk mengkudeta kedaulatan ekonomi rakyat. Ia menyatakan UU Cipta Kerja bukan hanya produk legislasi biasa, melainkan langkah sistematis untuk menguatkan kontrol oligarki atas ekonomi nasional.
Agenda Utama Prabowo
Bagi Said Didu, misi utama Prabowo adalah melawan dominasi oligarki tersebut dan merebut kembali kendali negara atas aset strategis serta politik nasional. Ini merupakan agenda prioritas yang harus dijalankan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Prabowo diminta tidak hanya menjalankan program pemerintahan biasa, tetapi menginisiasi perubahan fundamental demi kedaulatan rakyat dan negara.
Menurut Said Didu, tanpa langkah konkret melawan oligarki, perbaikan ekonomi dan politik Indonesia akan sulit terwujud. Rebut kembali pengelolaan sumber daya alam dan partai politik dari cengkeraman segelintir kelompok menjadi langkah awal penting untuk memperkuat kedaulatan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dengan pemahaman ini, tantangan Prabowo bukan hanya soal kebijakan rutin, tetapi berhadapan dengan struktur kekuasaan yang selama ini menguntungkan oligarki. Jalan ke depan membutuhkan keberanian dan strategi yang tegas untuk mendobrak dominasi tersebut demi kemajuan dan kemandirian Indonesia.
Baca selengkapnya di: www.suara.com-
-
-
-
