Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, mendesak penyelesaian kasus investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dilakukan dengan transparan dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa DPR terus mengawal kasus tersebut agar hasilnya berpihak pada korban dari awal hingga akhir proses.
Charles menyoroti bahwa kasus DSI merupakan persoalan serius yang tidak dapat dianggap remeh. Ia menyatakan pentingnya penguatan literasi dan kesadaran publik terhadap risiko investasi agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
PT Dana Syariah Indonesia adalah perusahaan fintech pendanaan bersama yang beberapa bulan terakhir mengalami gagal bayar dan disangka melakukan modus proyek fiktif. Kerugian yang dialami para investor mencapai miliaran rupiah. Saat ini, kasus ini sedang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak kepolisian.
Menurut Charles, perhatian Komisi XI DPR tidak hanya terkait aspek pidana saja. Fokus utamanya adalah pemulihan kerugian korban melalui proses penelusuran dan pengembalian aset yang jelas dan terukur kepada masyarakat yang dirugikan.
Ia menegaskan harapannya agar proses penyelesaian tidak berhenti pada perkara hukum, melainkan harus ada langkah serius untuk mengembalikan aset yang sempat hilang. Hal ini dinilai sangat penting untuk memberikan keadilan bagi para investor yang mengalami kerugian.
Dalam rapat tertutup dengan pihak DSI, Komisi XI secara konsisten meminta OJK agar penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan. Charles mengingatkan bahwa transparansi dan kontinuitas penanganan sangat vital untuk membangun kepercayaan publik.
Lebih jauh, Charles menggambarkan bahwa dampak kasus DSI sangat luas dan menyentuh masyarakat akar rumput. Di daerah pemilihannya di Jawa Timur, terdapat guru-guru ngaji yang terkena imbas karena mengumpulkan dana bersama untuk berinvestasi.
Pengalaman pahit masyarakat seperti ini langsung disampaikan Charles kepada OJK sebagai masukan penting dalam proses penanganan kasus. Ia ingin memastikan agar suara korban dari berbagai lapisan masyarakat bisa didengar dan menjadi perhatian serius regulator.
Fraksi NasDem juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian kasus DSI melalui fungsi pengawasan Komisi XI DPR terhadap OJK dan seluruh mitra kerja terkait. Charles menegaskan bahwa dukungan politik dari partainya bersifat konsisten dan berkelanjutan.
Ini juga termasuk pengawasan melalui berbagai jalur yang dimiliki DPR agar proses penanganan kasus ini benar-benar membuahkan hasil nyata. Fokus utama tetap pada pemulihan kondisi korban dan penegakan hukum secara adil.
Dengan langkah ini, DPR berharap kasus DSI bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Selain meningkatkan regulasi dan pengawasan, kasus ini juga menekankan pentingnya edukasi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko investasi di era digital.
